REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia perlu membangun kemandirian, kedaulatan, dan aktif dalam pemanfaatan Intenet of Things (IoT). Dengan kemandirian ini, Indonesia tidak hanya menjadi 'keranjang sampah' produk perangkat mobile asing.
"Kita ingin menjadi tuan rumah untuk visi IoT ini, kenapa? Karena IoT ini merupakan gelombang berikutnya dari konektivitas people to people atau orang ke orang menjadi konektivitas machine to machine atau things of things," kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail dalam siaran pers tertulis, Rabu (22/8).
Menurut Ismail, saat ini merupakan kesempatan bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah dalam industri IoT ini. Ia menyebut paling tidak ada tiga komponen atau misi yang harus dijalankan, pertama industri dalam negeri, kedua adalah pemanfaatannya, dan yang ketiga adalah aplikasi.
Dalam kaitannya dengan industri, ini bagaimana nanti Kemkominfo mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi industri dalam negeri terkait pengembangan IoT, demikian juga dalam pemanfaatanya. IoT nantinya akan dimanfaatkan banyak industri, baik pertanian, pendidikan, dan lain-lain.
Ismail mengakui bahwa untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri berkaitan dengan IoT dan pemanfaatannya itu, Kemkominfo tidak bisa berjalan sendiri tapi perlu dukungan semua pihak. Kemudian terkait komponen ketiga, yakni aplikasi, Ismail menekankan pentingnya bagaimana Indonesia menyiapkan industri aplikasi ini di dalam negeri.
"Kita (Ditjen SDPPI, Kemkominfo) punya target, roadmap, dan strategi dalam hal ini. Satu tentang teknologinya, dua tentang frekuensinya, dan tiga tentang standardisasinya," katanya.
Di situlah peran SDPPI dan Kominfo untuk mewujudkan visi di atas, tapi tentu saja tidak hanya kami. Visinya harus dituntaskan oleh banyak sekali sektor, ada pendidikan, ada perindustrian, dan banyak sekali yang akan terlibat di sana.
Namun, Ismail mengingatkan bahwa dalam pengembangan IoT ini Indonesia jangan hanya fokus pada perangkat, tapi yang harus dibangun adalah ekosistem. Bagaimana Indonesia bisa membangun kondisi bagi tumbuhnya ekosistem IoT.
"Kita sudah punya pengalaman ketika isu seluler, betapa kita dulu menjadi kerajang sampah teknologi untuk seluler. Semua teknologi kita adopsi, semua teknologi dibuka, semua frekuensi dibagi-bagi untuk berbagai kepentingan teknologi itu dalam ruang spektrum frekuensi yang kecil-kecil karena operatornya banyak," paparnya.
Hal itu, sambung dia, kemudian menimbulkan cost yang besar sekali untuk melakukan konsolidasi, refarming dan seterusnya. "Nah cost itu kita sudah bayar mahal. Nah bagaimana dalam IoT ini itu tidak terulang kembali situasi seperti itu," kata Ismail mengingatkan.
Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kominfo, kata Ismail, nanti berupaya untuk mengambil kebijakan dan menetapkan regulasi yang win-win solution meskipun itu tidak mudah. "Jangan sampai kita sebagai bangsa ini kemudian menjadi loss-loss atau loss semua. Kalau bapak ibu membawa kepentingan masing-masing itu wajar, tapi kita harus open mind dalam mendiskusikan hal ini."
Namun demikian, Ismail mengingatkan bahwa ini tidak hanya terus didiskusikan tetapi bisa segera menjadi sebuah keputusan dan regulasi yang nantinya dijalankan secara legowo oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan IoT ini.
"Tentu masih banyak yang sifatnya global yang masih perlu diperdalam. Saya mohon agar workshop ini nanti bisa berjalan baik, berdiskusi secara terbuka, open mind, keras boleh yang penting tetap cool," kata Ismail.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
