REPUBLIKA.CO.ID, INDIA -- Isu kedaulatan data sedang meningkat di seluruh dunia. Hukum dan peraturan di sebuah negara semakin mempertegas bahwa data penduduk harus disimpan di pusat data lokal. Bahkan saat ini pergerakan data semakin terbatas apabila berada di luar negara. Eropa dan Cina sudah memulai kedaulatan data.
Dilansir melalui Tech Crunch, India kabarnya akan menyusul jejak Cina dan Eropa. Panel kebijakan komputasi awan telah merekomendasikan bahwa India sedang mengamanatkan lokalisasi data. Panel tersebut dipimpin oleh Infosys, perusahaan teknologi raksasa di India. Kris Gopalakrisnan selaku pendiri Infosys memimpin panel kedaulatan lokalisasi data.
Dalam sebuah laporan menyebutkan, Rancangan Kebijakan Komunikasi Digital Nasional India tahun ini fokus pada misi utama terkait kedaulatan data. Laporan tersebut menyerukan bahwa pemerintah harus menetapkan rezim perlindungan data yang komprehensif untuk komunikasi digital dalam menjaga privasi.
Meskipun privasi dan keamanan data merupakan prioritas utama, pemerintah juga mengakui bahwa ekonomi data menjadi sangat penting untuk ekonomi dan pertumbuhan di masa depan. Salah satunya, dengan mengontrol data lokal serta memastikan penyedia jasa cloud juga membelanjakan fasilitasnya secara lokal.
India mungkin merupakan manifestasi yang cukup kornis perihal isu ini. Namun bila dilihat dari sisi ukuran ekonomi, pendapatan cloud publik di India mencapai 2,5 miliar dolar AS tahun ini. Prediksi Gartner menyebutkan, tingkat pertumbuhannya bahkan mencapai 37,5 persen per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika