REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO -- Microsoft adalah raksasa teknologi terbaru yang menyanggah memiliki kontrak dengan pemerintah Amerika Serikat yang kontroversial. Mereka menolak aplikasi Azure digunakan oleh Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk mengenali wajah imigran.
Pada bulan Januari, diumumkan bahwa Pemerintah AS dan Azure dari Microsoft bekerja untuk membantu dalam masalah pengenalan wajah dan identifikasi. Teknologi itu menyediakan akses ke teknologi pembelajaran kecerdasan buatan yang mendalam.
Seiring dengan kesepakatan itu, Microsoft mengatakan bangga mendukung program ICE. Namun, secara cepat pernyatan itu dihapus untuk dipebaiki kembali.
Dengan keputusan itu, banyak pihak meminta karyawan Microsoft untuk mengundurkan diri dari perusahaan atau mendesak CEO Satya Nadella untuk berbicara tentang transaksi perusahaan dengan ICE. Microsoft sejak itu menjawab menghapus konten adalah 'kesalahan' dan mengeluarkan posting berikutnya merupakan tindak lanjut untuk merinci masalah ini.
"Dalam menanggapi pertanyaan kami ingin menjadi jelas, Microsoft tidak bekerja dengan US Immigration and Customs Enforcement atau US Customs and Border Protection pada setiap proyek yang berkaitan dengan memisahkan anak-anak dari keluarga mereka di perbatasan, dan bertentangan dengan beberapa spekulasi, kami tidak menyadari layanan Azure atau Azure digunakan untuk tujuan ini," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Dailymail, Rabu (20/6).
Pernyataan itu pun menegaskan , Microsoft kecewa dengan pemisahan paksa anak-anak dari keluarga mereka di perbatasan. Mereka mendesak pemerintah untuk mengubah pendiriannya dan agar Kongres meloloskan undang-undang sehingga anak-anak tidak lagi terpisah dari keluarga mereka.
Gizmodo mencatat mungkin, karena ukuran tipis Microsoft, banyak karyawan yang tidak menyadari bahwa kesepakatan itu sudah ada sampai sekarang. Beberapa sejak itu telah menyuarakan keprihatinan tentang perjanjian, dengan satu karyawan mengatakan kepada Gizmodo bahwa itu membuat mereka 'mempertanyakan tinggal' di perusahaan.
"Saya akan mempertimbangkan untuk pergi jika saya tidak puas dengan cara mereka menangani ini," kata karyawan lain kepada Gizmodo.
Larry Osterman, seorang insinyur Microsoft, mengatakan, dia setuju dengan kicauan yang meminta karyawan untuk melawan balik perjanjian, mendesak Presiden Microsoft Brad Smith untuk berbicara tentang masalah ini. "@BradSmi, bagaimana hal ini sejalan dengan sikap etis kami [sehubungan dengan] pemisahan keluarga dan sikap publik kami dalam menggunakan AI hanya untuk tujuan etis," Osterman menulis.
Amazon menghadapi tekanan serupa setelah terungkap kalau perusahaan telah memberikan akses kepada penegak hukum ke teknologi pengenalan wajah 'Rekognition'. Hampir 20 kelompok pemegang saham Amazon mengirimkan surat yang ditandatangani kepada CEO Jeff Bezos, menekan perusahaan untuk berhenti menjual perangkat lunak kepada penegak hukum.
Rekognition pertama kali dirilis pada tahun 2016, namun, sejak itu menjualnya dengan murah ke beberapa departemen kepolisian di seluruh negeri, dengan Kantor Sheriff Washington County di Oregon dan kota Orlando, Florida di antara pelanggannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
