REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemerintah tidak segan menutup platform Facebook apabila media sosial terbesar di dunia tersebut menjadi tempat penyebaran berita bohong, seperti yang terjadi pada etnis Rohingya.
"Saya mengambil posisi, saya mengancam menutup Facebook dan pemerintah tidak mempunyai keraguan apabila harus menutup Facebook kalau digunakan untuk yang hoaks," ujar Rudiantara di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Kamis (5/4).
Setelah Facebook mengakui dijadikan alat propaganda anti-Rohingya di Myanmar, Rudiantara mengatakan tidak ingin hal serupa terjadi di Indonesia. Selain itu, indikasi kebocoran satu juta data pengguna dari Indonesia dalam kasus Cambridge Analytica membutuhkan sikap kooperatif dari Facebook dalam menindaklanjuti permintaan dari Kemkominfo.
Rudiantara menuturkan pemerintah tidak akan asal mengambil tindakan untuk menutup platform media sosial, melainkan melalui proses dan dengan alasan yang tepat.
Meskipun ia menilai selama ini Facebook termasuk dari tiga platform yang kurang kooperatif, yakni hanya memenuhi 50 persen permintaan Kemkominfo menutup konten yang dinilai tidak sesuai norma sejak dua tahun lalu.
"Ini yang ingin saya sampaikan kepada publik, bahwa inilah keadannya, saya secara pribadi tidak punya intensi untuk menutup sembarang seperti itu, harus dijaga untuk kepentingan negara dan masyarakat," tutur Rudiantara.
Menkominfo menegaskan semua media sosial harus mau turut menjaga stabilitas Tanah Air apabila ingin berbisnis di Indonesia, apabila justru membuat tidak stabil di Indonesia pemerintah akan bertindak tegas.
Ada pun pengguna Facebook di Indonesia yang mengakses media sosial itu setiap bulan lebih dari 115 juta orang, dari 2,07 miliar orang yang mengakses Facebook setiap bulan seluruh dunia.