REPUBLIKA.CO.ID, CALIFORNIA -- Pendiri Facebook Mark Zuckerberg didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai CEO perusahaan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang investor dengan saham senilai 1 miliar Dolar AS di raksasa teknologi tersebut.
Pengawas Keuangan Kota New York, Scott Stringer, yang mengawasi dana pensiun kota, mengatakan, perlu ada pengawasan dewan yang lebih independen di Facebook, setelah skandal Cambridge Analytica. Stringer menuturkan, pengungkapan bahwa perusahaan analitik data yang berbasis di Inggris memanen informasi pribadi dari lebih dari 50 juta akun Facebook, dalam untuk digunakan dalam pemilu AS 2016.
''Saya pikir perlu ada ketua independen dari dewan. Saya pikir kita membutuhkan lebih banyak direktur dan direktur independen yang memiliki pengalaman dalam hal data dan etika, dan semua hal yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan besar yang sedang berkembang ini sehubungan dengan apa yang terjadi,'' ucapnya, dikutip dari Independent, Rabu (4/4).
Meski demikian, Zuckerberg memiliki saham pengendali di Facebook. Artinya dia memiliki keputusan terakhir dalam setiap perubahan di dalam dewan. Namun, Zuck menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat untuk mundur sebagai CEO.
Menurutnya, salah satu hal yang ia rasa benar-benar beruntung adalah struktur perusahaan ini, sebagai perusahaan yang terkontrol. ''Kami tidak pada keinginan pemegang saham jangka pendek. Kami benar-benar dapat merancang produk dan keputusan ini dengan apa yang akan menjadi kepentingan terbaik masyarakat dari waktu ke waktu,'' tegasnya.
Seorang juru bicara untuk Facebook mengatakan, perusahaan tidak akan berkomentar atas pernyataan Stringer. Berbicara atas nama dana pensiun New York, Stringer meminta empat perubahan ke dewan Facebook. Selain Zuckerberg mengundurkan diri sebagai CEO, ia mengatakan tiga direktur independen baru harus ditambahkan ke dewan dan komite pengawasan privasi data baru harus dibentuk.
''Kami tidak mencoba merusak Facebook, kami berusaha menjadikannya sebagai perusahaan yang lebih kuat,'' kata Stringer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika