REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Para pemimpin Uni Eropa mendesak seluruh perusahaan media sosial untuk menjamin dan melindungi data pribadi penggunanya. Hal ini menyusul adanya skandal kebocoran data 50 juta pengguna Facebook.
"Jejaring sosial dan platform digital harus menjamin praktik yang transparan dan perlindungan privasi data pribadi penggunanya, dalam hal ini Undang-Undang Uni Eropa harus diberlakukan dengan tegas," ujar kepala negara Uni Eropa dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Brussel seperti dilaporkan Reuters, Jumat (23/3).
Skandal kebocoran data pengguna tersebut terjadi sebelum Undang-Undang perlindungan data di Uni Eropa diberlakukan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa perusahaan media sosial yang terbukti tidak melakukan perlindungan privasi data pengguna dapat dikenakan denda hingga 4 persen dari omset global.
"Kami tidak dapat menerapkan sanksi karena General Data Protection Regulation baru mulai diterapkan pada Mei mendatang," ujar Komisaris Kehakiman Uni Eropa Vera Jourova.
Di sisi lain, Parlemen Inggris akan menjatuhkan sanksi maksimum kepada Facebook sebesar 500 ribu poundsterling atau 705 ribu dolar AS. Menurut Jourova jumlah tersebut terlalu kecil dan tidak sebanding dengan pendapatan Facebook yang mencapai 40,65 miliar dolar AS pada 2017.
Kepala Parlemen Eropa Anonio Tajani mengundang Chie Executive Facebook Mark Zuckerberg untuk hadir ke legislatif dan menjelaskan tentang skandal kebocoran data pengguna jejaring media sosialnya. Adapun diketahui, sebanyak 50 juta data pengguna Facebook bocor dan digunakan oleh Cambridge Analytica (CA) yang merupakan konsultan politik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk kepentingan kampanye dalam pemiihan presiden AS.
Facebook kini tengah dilanda kerugian material yang besar. Harta Zuckerberg turub sebesar 4,9 miliar dolar AS dalam sehari. Sementara, investor saham khawatir Facebook akan dijatuhi regulasi yang lebih berat. Adapun pada awal pekan, saham Facebook terperosok hingga 6,8 persen dan memangkas kekayaan Zuckerberg menjadi 70,4 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika