Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan, penggunaan mesin sensor internet boleh saja diterapkan Indonesia namun tidak mengusik ranah privasi pengguna. "Jangan sampai berubah menjadi mesin penyadap, bila demikian seolah privasi sudah tidak ada lagi," ungkap Heru, beberapa waktu lalu saat dihubungi ROL. Penyadapan sangat tidak dibenarkan sehingga ruang gerak masyarakat menjadi terbatas. Kemudian robot pengais informasi tersebut harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Heru mengatakan, pemerintah harus lebih bijak untuk tidak menggunakannya di ranah politik, misalnya mengawal pemilihan pemimpin pemerintahan. Sebab, hal tersebut tidak dibenarkan ketika mengais informasi publik untuk kepentingan politik. Penggunaan mesin sensor internet memang sudah diterapkan oleh banyak negara. Indonesia bisa disebut cukup tertinggal. Tetapi fungsi sensor internet hanya untuk menimbun informasi demi kepentingan negara.

 

Beberapa negara, seperti Jerman, melakukan pemblokiran konten dengan memanfaatkan media sosial. "Ketika terdapat isu atau ujaran bermasalah di media sosial, negara tersebut langsung menindak tegas dengan pemblokiran," ujar Heru. Sebab, aktivitas terbanyak dari pengguna memang terdapat di dalam platform jejaring sosial. Penindakan tegas berbuntut pemblokiran cukup ampuh mengatasi konten bermasalah, seperti pornogragi, terorisme, dan lain sebagainya.