REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberadaan transportasi online kian menjadi kebutuhan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya, transportasi online bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Sayangnya, meluasnya transportasi online tidak diimbangi dengan dukungan pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semisal, aksi damai yang dilakukan oleh ribuan pengendara transportasi online di Bandung, Jawa Barat.
Hal ini diutarakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Asep Warlan. Ia menilai bahwa sikap pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan yang timbul antara transportasi online dengan angkutan konvensional.
"Persoalan antara konvensional dan online adalah berebut konsumen, ya harusnya pemerintah fokus menyelesaikan konflik bukannya malah menyarankan transportasi online untuk tidak beroperasi," tutur Asep di Jakarta, Selasa (17/10).
Seharusnya, menurut dia, pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat tersebut. "Kalau dilarang justru sewenang-wenang terhadap masyarakat yang telah merasakan manfaat dari transportasi online," tegasnya.
Oleh karena itu, Asep meminta pemerintah agar mencarikan jalan keluar agar kebutuhan semua pihak termasuk transportasi online, konvensional serta masyarakat terakomodir dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika