REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ikut mengomentari tertangkapnya sindikat produsen berita hoax, Saracen. Dia mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil membongkar grup Saracen yang menebar berita palsu dan ujaran kebencian di jejaring sosial.
Dia berharap Polri terus mengusut tuntas kasus tesebut hingga ke akarnya. Tjahjo mengatakan ada 800 ribu situs dan jejaring sosial dunia maya yang memuat berita-berita palsu dan menebarkan fitnah serta ujaran kebencian. Dia khawatir jika tak diatasi segera akan berdampak buruk terhadap gelaran pilkada di sejumlah wilayah yang akan berlangsung tahun depan.
“Apa politik atau mencari uang semata, kita harap usut terus. Karena besok pilkada lagi berbau pilres, silakan berkampanye tapi adu program, konsep, jangan isu SARA, ujaran kebencian yang dimunculkan. Jokowi siap dikritik, saya siap dikritik, tapi jangan fitnah dong,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Gerakan Kerja Nyata Revolusi Mental di Stadion Manahan, Jumat (25/8).
Tjahjo pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat aturan yang memberikan sanksi tegas bagi tim sukses (timses) pasangan calon (paslon) yang menyebarkan ujaran kebencian dalam berkampanye. Pernyataan tersebut dilontarkan Tjahjo menyusul terbongkarnya sindikat penyebar berita palsu dan ujaran kebencian yaitu Saracen.
“Pilkada tahun depan kami minta KPU dan Bawaslu tegas, kalau ada tim paslon yang membuat isu SARA, kebencian dalam kampanye maka harus didiskualifikasi calonnya, itu harus sampai pilpres, saya kira otoritas ada di KPU dan Bawaslu,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) tak ikut-ikutan menebar berita palsu di jejaring sosial. Sebab, kata dia, ASN yang kedapatan menebarkan berita palsu akan dijatuhi sanksi sebagaimana UU IT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
