REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengapresiasi respons CEO Telegram Pavel Durov untuk membangun kerja sama dengan pihak Indonesia. Respons itu menyusul pemblokiran Kemenkominfo terhadap aplikasi asal Rusia tersebut dengan alasan mencegah konten terkait terorisme.
Rudiantara juga mengaku saat ini sudah meminta perusahaan Telegram membentuk tim teknis untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia secara intens. “Kemenkominfo meminta Telegram menyiapkan tim teknis dan administrasi mendukung proses komunikasi dan koordinasi secara lebih intens,” kata dia di Jakarta, Senin (17/7).
Menurutnya Durov telah menindaklanjuti permintaan Kemkominfo. Selain itu, ia berujar, Durov juga mengusulkan komunikasi khusus untuk proses penanganan konten negatif, seperti radikalisme dan terorisme.
“Saya mengapresiasi respons dari Pavel Durov tersebut dan Kemkominfo akan menindakanjuti secepatnya dari sisi teknis detail agar SOP bisa segera diimplementasikan,” jelasnya.
Seperti dilaporkan sebelumnya Kemenkominfo pada Jumat telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik situs aplikasi percakapan Telegram. Pemblokiran dilakukan karena banyak kanal yang ada di layanan tersebut dinilai bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, hingga paham kebencian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Rudiantara mengaku sudah menerima email permintaan maaf dari CEO Instagram pascakejadian tersebut. “Saya sudah menerima e-mail mengenai permintaan maaf dari Pavel Durov, CEO Telegram, rupanya dia tidak menyadari adanya beberapa kali permintaan dari Kemkominfo sejak 2016,” jelas dia kembali menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
