REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Serangan siber telah berhasil memporakporandakan aneka kegiatan, dari fasilitas pengayaan uranium di Iran hingga mencuri data personal jutaan pegawai federal AS. Namun, para peneliti menemukan cara berikut untuk merespon serangan siber.
AS sempat menuding Korea Utara harus bertanggung jawab atas peretasan Sony Pictures pada 2014 lalu. Sayangnya, AS menolah memberi bukti. Dalam kondisi ini, AS memang dilema antara membuka data intelejen atau mempertaruhkan kredibilitas.
Menurut peneliti ilmu politik University of Michigan AS, Robert Axelrod dan peneliti IBM Research New York Bejamin Edward, menunjuk satu pihak atas serangan siber tak selalu benar. Untuk itu, mereka membuat model matematik kompetisi dan kooperasi manusia, organisasi, dan pemerintahan.
Penelitian ini memasukkan berbagai faktor. ''Ini termasuk seberapa kenal pihak pelaku serangan siber mengenal pihak yang diserang serta kekuatan dan kelemahan politik kedua kubu,'' kata Edward seperti dikutip Live Science, Senin (6/3).
Hasilnya, bila penyerang siber diprediksi tak akan banyak terpengaruh tudingan sebagai pelaku, sangat logis bila korban serangan siber tak akan membuat tudingan di muka publik.
Misalnya pada kasus serangan siber fasilitas nuklir Iran pada 2009 dan 2010. Iran tak akan gegabah menuding AS atau Israel karena kedua negara itu akan dengan mudah 'membersihkan' tudingan yang ditujukan.
Baca juga: Prediksi Kejahatan Siber 2017 Versi Kaspersky
Peneliti keamanan siber Massachusetts Institute of Technology, Howard Shrobe menilai bila korban serangan siber lantang menuding satu pihak dan tidak memiliki cukup bukti, kredibilitas mereka hancur seketika. ''Dalam beberapa kasus, strategi terbaik merespon serangan siber adalah mengabaikan serangan,'' kata Shrobe.
Menurutnya, model matematika serangan siber yang dibuat para peneliti politik itu menarik. Sebab ini mengklarifikasi sifat alami dan kecenderungan pelaku serangan siber dan bagaimana korban merespon serangan yang diterima. ''Analisis semacam ini penting untuk para pembuat kebijakan. Ini membuat kita terhindar dari hal yang tak perlu,'' kata Shrobe.
Ikuti Whatsapp Channel Republika