REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayuth Chan-ocha memperingatkan bahwa politisi yang menggunakan fitur Facebook Live dalam menyampaikan pandangan politiknya berisiko melanggar hukum.

Peringatan telah dikirim ke beberapa kelompok termasuk kelompok 'pembangkang'.

Seperti dilansir The Asian Correspondent, Rabu (29/6),  pemimpin juga memperingatkan kritikus tak secara terbuka mendebatkan rancangan konstitusi negara melalui media online.

Ia telah mengirimkan peringatan ke beberapa pembangkang, termasuk Ketua Yayasan People’s Democratic Reform Council (PDRC) Suthep Thaugsuban dan Pemimpin United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) Jatuporn Prompan.

Namun Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam mengatakan Komisi Pemilihan justru berencana menggelar debat televisi antara PDRC dan UDD. Perdebatan akan ditayangkan di berbagai stasiun televisi untuk menghindai konfrontasi dan konflik.

Pihak berwenang Thailand telah menangkap dan memenjara puluhan politisi dan aktivis yang menyerukan penolakan terhadap rancangan konsitutsi negara. Di bawah Referendum Act, berkampanye atau menentang rancangan konstitusi negara dilarang.

Pada Senin (27/6), Prayuth juga mengatakan akan mundur jika bangsa ini memberikan suara melawan draf konstitusi negara dalam referendum 7 Agustus mendatang. Pemimpin Partai Pheu Thai memang menyarankan Prayuth mundur jika rancangan konstitusinya tak lulus.

Draf konstitusi kali ini merupakan usulan kedua yang dibuat dimasa pemerintahan Prayuth. Usulan pertama draf konstitusi ditolak Majelis Legislatif Nasional pada September lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika