REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Cyber Nasional (BCN) yang segera dibentuk diarahkan untuk menjadi koordinator bagi upaya perlindungan keamanan siber di Indonesia.
Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas di Jakarta, Sabtu (4/6), mengatakan BCN yang segera dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) akan diarahkan menjadi wadah yang melakukan fungsi koordinasi keamanan siber.
"Badan Cyber Nasional akan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Nantinya salah satu tugas BCN adalah menyiapkan Rencana Undang-Undang Siber," katanya.
Agus menambahkan, badan ini akan diarahkan sebagai koordinator untuk sinergi dari sisi koordinasi, sinkronisasi, dan eksekusi segala macam permasalahan di ruang siber, tanpa mengambil atau melangkahi kewenangan institusi yang lain.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan terkait BCN telah dilakukan pada 6 Januari 2015 di Istana Kepresidenan antara Presiden Joko Widodo dan Sekretaris Kabinet, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno (ketika itu masih menjabat), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Namun karena kendala teknis sejumlah hal maka hingga kini BCN belum juga terbentuk.
"Siber adalah ruang wilayah yang baru sehingga wajar jika banyak institusi merasa memiliki kewenangan terhadap wilayah tersebut dan ingin berperan sebagai leading sector," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
