REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, dan desa, menginisiasi pilot project Desa Digital yang akan diimplementasikan di 5 (lima) lokasi pilot proyek Desa Digital di 5 (lima) Kabupaten, yaitu Kepulauan Mentawai, Gunung Kidul, Lombok Timur, Raja Ampat, serta Cirebon.
Desa Digital adalah suatu wilayah yang dalam pelaksanaan transaksi pembayaran, baik dalam proses penyaluran maupun pemanfaatan dana desa, dilakukan melalui elektronikfikasi. Sebagai kick off pilot project Desa Digital tersebut, pada Rabu, 20 April 2016 dilakukan peresmian Desa Digital : Elektronifikasi Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sindangjawa Kabupaten Cirebon. Langkah BI ini merupakan bagian dari implementasi program GNNT dan keuangan inklusif melalui Layanan Keuangan Digital (LKD).
Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dengan tujuan untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejak 2015 sampai dengan 2019 pemerintah menyediakan dana khusus kepada desa yang besarnya akan terus meningkat menjadi Rp 1,5 miliar per desa. Untuk tahun anggaran 2016, Dana Desa dialokasikan dalam APBN sekitar Rp 47 triliun untuk 74.754 desa.
Berdasarkan data alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015, 100 persen pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sudah dilakukan secara non tunai (transfer), namun masih ada 30 persen desa yang masih menerima dana secara tunai. Selain itu pemanfaatan Dana Desa saat ini 100 persen juga masih dilakukan secara tunai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika