REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Media sosial terbukti dapat menghilangkan sekat-sekat birokrasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan Partnership Lead Twitter Indonesia Teguh Wicaksono.
"Itu terjadi pada kepala-kepala daerah yang aktif menggunakan Twitter seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil," kata Teguh di Jakarta, Rabu (16/3).
Teguh mengatakan media sosial telah mendekatkan para kepala daerah dan pejabat publik dengan masyarakatnya. Melalui media sosial, masyarakat dapat langsung mengeluhkan pelayanan publik kepada kepala daerah dan kepala daerah dapat langsung menyapa masyarkat.
Bahkan, seringkali kepala daerah tidak perlu memerintahkan pejabat-pejabat di bawahnya untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat secara langsung, tetapi cukup me-"mention" dinas atau pejabat yang berwenang.
"Misalnya ada keluhan tentang angkutan umum yang disampaikan kepada kepala daerah melalui Twitter. Kepala daerah cukup me-'retweet' dan 'mention' kepala dinas perhubungan," ujarnya.
Karena itu, selain mendekatkan masyarakat dengan kepala daerahnya, media sosial dapat mempersingkat rantai-rantai birokrasi.
Menurut Teguh, Indonesia merupakan salah satu kawasan yang cukup penting bagi Twitter karena beberapa kepala daerah dan pejabat publik cukup aktif bermedia sosial.
"Media sosial juga dapat digunakan untuk memperkenalkan calon-calon yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah," katanya.