REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti Dr. Muhammad Dimyati mengatakan, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aktor utama guna bersaing di kancah ekonomi maupun politik.
"Salah satu perhatian khusus yang perlu didukung untuk memperkuat kuantitas dan kualitas penelitian adalah infrastruktur. Indonesia harus mengedepankan infrastruktur, mengingat seorang peneliti harus berada dekat obyek penelitian dan dengan komunitas untuk mendiskusikan letak permasalahannya tanpa ada halangan pekerjaan lain," katanya dalam siaran persnya, Jumat, (19/2).
Terutama, ujar Dimyati, terkait penyusunan pertanggung jawaban keuangan yang relatif kaku. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan kebijakan baru guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melaksanakan riset.
Sehingga para peneliti dapat menghasilkan kinerja yang lebih produktif, terukur, dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti misalnya, dengan adanya akun barang dengan perlakuan khusus untuk riset, Mekanisme Block Grant, dan adanya SBK dengan klasifikasi manuscript, model, Publikasi Nasional, Publikasi Nasional Terakreditasi, Publikasi Internasional.
Hambatan kegiatan penelitian selama ini dimasukkan ke dalam struktur penganggaran akun belanja barang (52), yang menyebabkan pertanggungjawaban keuangan kepada peneliti. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Kemenristekdikti melakukan berbagai diskusi dengan instansi terkait.
"Salah satu usulan adalah penyederhanaan pertanggungjawaban anggaran penelitian," kata Dimyati.
Kemenristekdikti menyusun Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) sebagai panduan peta kerja teknis bagi seluruh pemangku kepentingan nasional dalam tahap perencanaan sampai evaluasi, khususnya terkait dengan anggaran.
Diharapkan para peneliti dapat bekerja sesuai standar global, yaitu melakukan riset dengan baik, mempublikasi hasilnya, mempatenkan, dan bertransaksi lisensi secara terhormat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika