REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Untuk bisa mengembangkan tenaga nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) menilai Indonesia butuh pembentukan panitia nasional. Namun hingga kini pembentukan panitia ini belum terlaksana dengan baik.

“Indonesia belum ada panitia nasional,” kata Deputi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Bidang Teknologi Energi Nuklir, Taswanda Taryo dalam Press Briefing ihwal tenaga nuklir di Hotel JW Marriot Jakarta, Senin (14/12).

Menurut Taswanda, pembentukan panitia ini sangat penting atas keberlangsungan nuklir di Indonesia. Pasalnya, tim inilah yang nantinya bertanggung jawab langsung kepada presiden ihwal tenaga nuklir. Mereka ini yang bertugas menentukan kepemilikan suatu reaktor nuklir. Dalam hal ini bisa dimiliki negara, pribadi, BUMN maupun bekerjasama dengan perusahaan luar negeri.

Panitia ini juga kelak memiliki kewenangan untuk menetapkan teknologi yang akan dipakai. Selain itu, lokasi pembangunan reaktor nuklir juga menjadi tugas mereka. Mereka memiliki tugas pula dalam menyosialisasikan masyarakat ihwal keamanan nuklir kepada masyarakat.

“Hal-hal itulah yang biasa dilakukan panitia nasional di Malaysia, Vietnam dan sebagainya,” jelas Taswanda.

Panitia nasional ini nantinya harus terdiri dari berbagai stakeholder yang memumpuni dan berwenang dalam bisang nuklir. Misal, dia melanjutkan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), BATAN, BAPETEN, Kementerian BUMN, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), BAPPENAS dan sebagainya.

Hingga saat ini, Taswanda mengaku masih terus meyakinkan para stakeholder dan pemerintah pusat untuk bisa mengembangkan PLTN di Indonesia. Dalam hal ini, pihaknya harus menegaskan bahwa nuklir itu aman.

Hal ini terbukti belum adanya kejadian sama sekali sejak rekator nuklir dibangun di Serpong, Tangerang Selatan, Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat.“Kita terus meyakinkan bahwa Indonesia mampu dan tidak ceroboh dalam menangani tenaga nuklir dan PLTN ke depannya,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika