REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA –- Pemerintah Kota Surabaya memiliki cara baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi data bagi warga miskin yang berada di Surabaya. Hal tersebut melalui aplikasi anyar yang disebut Sistem Informasi Program Layanan Masyarakat (Simprolmas).
Simprolmas merupakan sistem informasi layanan masyarakat yang digunakan untuk memonitoring intervensi atau pelatihan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD. Tujuan dari aplikasi ini agar intervensi atau pelatihan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan berjalan baik dalam pelaksanaannya.
Menurut Asisten IV Sekkota Surabaya Bidang Kesejahteraan Rakyat Eko Haryanto menjeaskan nantinya Simprolmas akan menghimpun data para warga miskin atau penerima program-program dari sejumlah SKPD di Pemkot Surabaya. Kendati demikian aplikasi yang baru difungsikan pada pertengahan tahun ini masih dalam tahap uji coba.
“Simprolmas masih dalam tahap penggunaan sekaligus uji coba hingga akhir tahun. Targetnya per Januari 2016 sudah efektif berjalan sepenuhnya,” tutur Eko seperti rilis yang diterima Republika, Kamis (12/11) siang.
Untuk diketahui Pemkot Surabaya memang telah memberikan intervensi terhadap masyarakat kurang mampu/miskin dan terlantar. Untuk kategori masyarakat miskin terdapat sejumlah layanan kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan dan pangan. Tak hanya itu Pemkot Surabaya juga mengintervensi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan keterampilan dan bursa kerja. Selain itu terdapat perlindungan sosial untuk golongan terlantar seperti permakanan tambahan yang diberikan kepada lansia, anak yatim dan anak penyandang difabel yang miskin dan terlantar.
Dengan banyaknya program itu kata Eko maka diperlukan sistem yang mampu menghimpun data penerima program secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya SKPD pelaksana program diwajibkan melaporkan pelaksanaan program dengan mengunggah setiap laporannya secara online melalui Simprolmas.
“Nantinya di sistem itu akan terlihat secara detail data penerima program intervensi dari Pemkot by name,” tambah Eko.
Sementara itu Kabag Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi menjelaskan sebagai pengelola Simprolmas pihaknya akan mengolah semua data yang yang masuk ke Simprolmas. Saat ini kata Eko sedikitnya 13 SKPD diberikan akses untuk mengunggah data di Simprolmas di antaranya Bapemas KB, Disnaker, Disperdagin, Dinkop UMKM, Dinkes, Dinsos dan Disppendik. Selain itu ada juga Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Bina Marga dan Pemutusan, Dispora, Distan serta kantor Ketahanan Pangan. Meski terdapat perbedaan namun kata Imam nantinya Simprolmas akan disinergikan dengan e-Gakin yang terdapat di Bapemas KB.
“e-Gakin lebih kepada updating data warga miskin, sedang Simprolmas tidak mempunyai kewenanan mengupgrade atau mendowngrade status Gakin. Namun, hasil analisa Simprolmas dapat dijadikan acuan sasaran penerima Gakin selanjutnya,” tutur Imam.
Kendati demikian kata dia melihat dinamisnya data Gakin maka Simprolmas akan membandingkan data tersebut dengan hasil observasi di lapangan. Sementara untuk menunjang keberhasilan Simprolmas kata Imam instansinya telah mempekerjakan sebanyak 42 Surveyor yang didukung dengan tenaga IT. Selain itu Pemkot Surabaya akan melakukan kerjasama dengan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi untuk melakukan analisa data Gakin.
“Simprolamas tidak hanya memelototi para penerima program intervensi, tetapi juga program itu sendiri. Artinya, jika hasil analisa menunjukkan bahwa suatu program sudah tidak relevan atau tidak maksimal, maka hal itu akan dijadikan masukan bagi SKPD untuk menggagas program baru. Pada prinsipnya Simprolamas bertujuan agar program-program yang ditujukan bagi gakin lebih akurat dan tepat sasaran,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika