REPUBLIKA.CO.ID, LEGIAN KUTA -- Indonesia perlu menyiapkan keamanan siber secara serius karena ancaman kejahatan online makin marak. Pakar keamanan siber dunia Mikko Hypponen mengatakan saat ini tidak ada yang bisa membatasi internet dan konektivitas. Sebab, internet kini memberikan banyak keuntungan dari sisi bisnis, entertainment dan komunikasi. Mikko yang juga pendiri perusahaan anti virus terkenal di dunia F-Secure mengingatkan ancaman kejahatan siber yang makin merajalela.
Alarm lampu merah sudah menyala bagi Indonesia jika tidak segera melakukan gerakan yang revolusioner untuk mencegah kejahatan siber merugikan bangsa dan masyarakat. Tahun kemarin, Indonesia menduduki posisi tertinggi dari jumlah PC atau komputer yang terjangkit malware atau sistem yang ditanam pihak-pihak tertentu yang punya tujuan khusus.
Rudi Lumanto Ketua ID-SIRTII (Indonesian – Security Insidence Response Teams On Internet Infrastructure /Coordination) memperkirakan tahun depan hampir 5 juta komputer terjangkit malware di Indonesia. Menurut data ID-SIRTII Pertambahannya mencapai 50 ribu komputer per bulan. Tahun lalu saja hampir 60 persen aksi hacking dilakukan dari perangkat dalam negeri. Diduga aksi itu dibantu oleh malware yang telah tersebar luas di jutaan komputer yang berada di Indonesia.
“Ini bisa berpotensi menjadi tsunami kejahatan siber jika didiamkan. Kita perlu melakukan revolusi siber untuk menutupi celah-celah yang bolong dari sistem jaringan atau web milik pemerintah dan industri penting di tanah air,” ujar Rudi di even CodeBali, Selasa (22/9).
Revolusi siber bisa dilakukan dengan gerakan yang masif dan serentak yang melibatkan semua pihak terkait dan mengoptimalkan potensi bangsa. Menurut dia, salah satu upaya yang mudah dijalankan adalah setiap kementerian menyediakan bujet khusus untuk menggelar lomba yang mengoptimalkan potensi hacker dari kalangan anak muda. Mereka diminta memeriksa kelemahan sistem dan jaringan data milik kementerian sekaligus memberikan laporan secara berkala dan saran mitigasinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika