REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar keamanan cyber, Pratama Persadha menilai sebuah negara jika tidak mampu merahasiakan informasi strategisnya maka akan seperti tidak mempunyai kemerdekaan. Menurutnya, merahasiakan informasi merupakan langkan penting untuk keamanan nasional.

"Sekarang era perang informasi, nggak perlu lagi menjajah secara fisik," ungkap Pratama, Kamis (21/5). Menurutnya pihak asing akan mudah mendikte kebijakan Indonesia dari meja mereka jika setiap informasi penting dan rahasia bisa diketahui.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penggunaan alat komunikasi para pejabat tinggi mestinya bisa diamankan oleh sumber daya manusia lokal ataupun produk dalam negeri. Tak hanya itu, masih menurut Pratama, pejabat juga harus sadar untuk tidak memakai aplikasi gratis seperti email dan cloud untuk berkirim dan menyimpan data strategis.

"Ya itu, seperti penyerangan website Paspampres beberapa waktu lalu, sudah menjadi peringatan bagi pemerintah," kata Pratama. Menurutnya, serangan cyber yang hebat itu tak terdeteksi namun berhasil mencuri tanpa disadari.

Bagi Pratama, memperkuat pertahanan cyber nasional harus dengan pemberdayaan SDM dan produk dalam negeri. “Kita masuk masyarakat ekonomi asean, tapi jangan sampai sektor strategis seperti pertahanan cyber memberdayakan orang asing, akan sangat berbahaya,” terangnya.

Selain itu, menurutnya pemerintah harus segera merealisasikan terbentuknya Badan Cyber Nasional (BCN). Selain menjadi wadah bagi cyber army, BCN juga menjadi penangkal pertama terhadap serangan cyber ke Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika