Kamis 30 Apr 2015 00:13 WIB

Bolt Pidanakan Kasus Unlock Modem

Bolt
Bolt

REPUBLIKA.CO.IDJAKARTA-- PT Internux selaku pemegang merek Bolt mempidanakan toko Cumi Laut Software Development, terkait kasus unlock modem Bolt.

Pengaduan itu telah ditindaklanjuti polisi dan sampai saat ini tengah berproses di pengadilan negeri Jakarta Barat. Internux menyatakan akan melakukan langkah serupa ke pihak lain yang melakukan unlock modem dan menjual secara bebas ke masyarakat.

''Kasus unlock meningkat. Setelah Toko Cumi Laut kami akan melakukan tindakan hukum serupa kepada pihak lain yang melakukan unlock,'' kata kuasa hukum PT Internux, Ignatius Supriyadi dari Rajasa, Supriyadi dan Hartanto Law Firm.

Iganitius mengingatkan bahwa tindakan unlock merugikan klien dan suatu pelanggaran hak cipta. Ia menegaskan tindakan hukum diperlukan untuk bisa menghentikan tindakan ilegal dimaksud.

Bolt dikenal sebagai modem untuk mengakses layanan LTE 4G. Layanan ini tekah dinikmati sekitar 1,4 juta pelanggan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Advertisement
Berita Terkait
Kemenkumham Selidiki Pidana Hak Cipta Terorganisasi dengan Nilai Kerugian Fantastis
News - 18 January 2024, 18:05
Kemenkumham Selidiki Pidana Hak Cipta Terorganisasi dengan Nilai Kerugian Fantastis
MA Tolak Kasasi Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas Pegadaian
Ekonomi - 24 March 2023, 22:38
MA Tolak Kasasi Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas Pegadaian
Ini Tips agar Terhindar dari Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial
Pendidikan - 06 February 2023, 09:32
Ini Tips agar Terhindar dari Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial
Lagu Duet Sam Smith-Normani Dituduh Melanggar Hak Cipta
Senggang - 08 March 2022, 05:55
Lagu Duet Sam Smith-Normani Dituduh Melanggar Hak Cipta
Bolt, <em>Roller Coaster</em> Pertama di Atas Kapal Pesiar
Gaya Hidup - 12 August 2021, 12:47
Bolt, Roller Coaster Pertama di Atas Kapal Pesiar
Usain Bolt Kutuk Serangan pada Trio Algojo Penalti Inggris
Sepakbola - 14 July 2021, 08:47
Usain Bolt Kutuk Serangan pada Trio Algojo Penalti Inggris
Spotify Digugat Penerbit Musik Eminem
Senggang - 22 August 2019, 19:47
Spotify Digugat Penerbit Musik Eminem
Bongky Marcel Gugat Slank Soal Pelanggaran Hak Cipta
Senggang - 07 February 2019, 00:45
Bongky Marcel Gugat Slank Soal Pelanggaran Hak Cipta
Yuk Ngaji Hari Ini
وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ
Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan (mendustakan) adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

(QS. Al-A'raf ayat 147)
Berita Lainnya
Ketua majelis hakim Heddy Lugito memimpin sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Ketua dan Anggota KPU RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (15/1/2024). Persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi ahli ini terkait dugaan pelanggaran kode etik KPU karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 14:33 WIB
DKPP Mengaku Masih Verifikasi Materiil Laporan Dugaan Tindakan Asusila Ketua KPU Hasyim
Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat menghadiri acara halalbihalal sekaligus pembubaran Timnas AMIN di kediaman Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).
Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 14:20 WIB
Presiden PKS Tegaskan Partainya Belum Memutuskan Nama Bakal Cagub di Pilkada Jakarta
Relawan Chepy Aprianto ditolak saat daftarkan calonnya tersebut dalam penjaringan Cabup ke DPD NasDem
Pemilu Kita - Rabu , 01 May 2024, 10:02 WIB
Daftarkan Chepy Aprianto, LMN dan Simpatisan Ditolak DPD NasDem Subang
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 16:11 WIB
Anies Mengaku akan Jeda dari Urusan Politik Usai Timnas AMIN Bubar
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah saat memimpin jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/4/2024). Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilu legislatif 2024 untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Sebanyak 297 perkara yang dimohonkan oleh partai politik dan perseorangan tersebut dibagi dalam tiga panel yang dipimpin oleh tiga hakim yang memutuskan PHPU untuk Pileg 2024.
Pemilu Kita - Selasa , 30 Apr 2024, 15:01 WIB
Tak Mampu Bayar Pengacara, Caleg Gerindra Ajukan Sengketa Pileg tanpa Kuasa Hukum
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Terkini Teknologi
Advertisement