REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengingatkan bahwa e-Government bukan smart city. Karena smart city adalah konsep pemanfaatan ICT untuk semua kegiatan di daerah
''Smart city adalah konsep pemanfaatan ICT untuk semua kegiatan di daerah, tidak hanya kegiatan pemerintahan (e-gov), namun mencakup banyak hal, misalnya sistem pengendalian lampu lalu-lintas, sistem perparkiran terpadu, sistem pengaturan listrik untuk public-utility, sistem pemantau polusi udara/lingkungan, sistem peringatan dini (early warning system),'' kata Nonot saat berbicara pada diskusi terbatas bertema "Indonesia Timur Lebih Butuh Broadband" yang digelar di Jakarta, Senin (13/4).
Oleh karena itu, kata Nonot, penerapan smart city tentu didasarkan pada pertimbangan antara kebutuhan dan kelayakan atau tingkat urgensi smart city di setiap daerah. Berbeda dengan smart city, penerapan eGov amat bergantung pada pimpinan daerah.
"Selama pimpinan daerah menyukai transparansi dan akuntabilitas, serta menyukai komunikasi yang baik dengan masyarakatnya, maka tentu Pemda itu akan berusaha membangun e-Gov yang baik,'' ujar Nonot.
Penerapan eGovt atau smart city, menurut Nonot sangat membutuhkan dukungan jaringan broadband yang memadai.Tanpa dukungan broadband yang bagus, sulit bagi Pemda menerapkan smart city.
Kehadiran broadband memungkinkan pemerintah daerah memberikan layanan yang lebih baik dan cepat kepada warganya. ''Semua pemerintah daerah tentu menginginkan organisasi pemerintahannya berjalan lebih baik dan setara dengan Pemda lain di seluruh indonesia,'' katanya. Ia mendesak pengembangan broadband, utamanya di kawasan Timur Indonesia segera diwujudkan.
Nonot menyambut baik rencana Telkom menggelar jaringan kabel serat optik yang menghubungkan Manado-Maluku-Papua hingga Manokwari. Telkom juga aktif membangun jaringan kabel serat optik yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional, seperti Jakarta - Manado - Hawaii - Amerika Serikat.
''Ini harus diikuti dengan penggelaran jaringan kabel serat optik di darat yang menjangkau semua kecamatan di seluruh Tanah Air dikombinasi dengan jaringan radio yang lebih feasible untuk wilayah yang luas namun kepadatan penduduknya rendah,''ujarnya.
Untuk menjamin tindak lanjut itu, amat diperlukan insentif dari Pemerintah agar bisa menarik para pelaku usaha yang lain selain operator terbesar kita untuk bersama-sama ber-investasi di wilayah Indonesia bagian timur.
"Menkominfo telah berkomitmen untuk mengakui dan memperhitungkan pembangunan jaringan broadband di Indonesia timur sebagai bentuk kontribusi pelayanan universal (USO). Maka andai komitmen ini segera bisa diwujudkan, tentu operator akan lebih bergairah dan tidak ragu untuk ber-investasi di wilayah yang skala ekonominya kurang layak," ujar Nonot Harsono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
