REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Baru saja dilantik, Presiden Joko Widodo sudah dijejali berbagai pekerjaan rumah, termasuk di sektor informasi dan teknologi.
"Pemerintah sebelumnya menyisakan setumpuk PR di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi yang harus segera diselesaikan baik di tingkat Presiden maupun yang didelegasikan ke tingkat menteri," kata Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, Senin (20/10).
Jokowi, menurutnya, harus paham kemana arah pembangunan sektor ICT Indonesia ke depan mengingat beragam persoalan masih menghambat perkembangan sektor itu.
Heru mencontohkan, jaringan pita lebar atau broadband di kawasan barat dan timur Indonesia masih timpang hingga saat ini menyebabkan akses internet yang senjang dan belum merata di seluruh provinsi.
"Semua pulau di Indonesia belum tersambung jaringan telekomunikasi, masih banyak blank spot, belum semua desa mempunyai akses internet broadband, dan masih banyak persoalan lain," katanya.
Pengguna internet di Indonesia juga masih berkisar 80 juta pengguna padahal komitmen pemerintah mulai tahun depan setidaknya separuh penduduk Indonesia atau sekitar 120 juta jiwa sudah terkoneksi dengan internet.
"Komitmen kita di APEC juga semua desa di Indonesia yang jumlahnya 77.000 itu sudah terkoneksi internet padahal sampai saat ini baru sekitar 5.000-an," katanya.
Saat bekerja nanti, ia menambahkan, pemerintah baru harus segera merealisasikan wacana-wacana yang telah dilontarkan meliputi aplikasi layanan pemerintah secara elektronik seperti e-government, e-jokowi, ataupun e-blusukan.
"PR Jokowi yang lain adalah masih banyaknya SDM ICT kita yang belum tersertifikasi menjelang MEA," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika