REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Tanah Air perlu dibenahi.
"Semua program dengan sistem e (elektronik) tidak mungkin jalan jika jaringan telekomunikasinya buruk," ujar Nonot di Jakarta, Jumat (29/8).
Infrastruktur telekomunikasi seperti kabel optik perlu diperhatikan. "Selama ini swasta jalan masing-masing. Membangun kabel sendiri-sendiri. Ini yang perlu ditata," jelas dia.
Menurut dia, yang paling bertanggung jawab dalam pembenahan infrastruktur itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang merupakan kementerian teknis.
"Tapi kalau Kementerian Kominfo yang membangun membutuhkan dana dari APBN. Lebih baik, jika swasta yang mengelola, dan tidak memerlukan dana dari APBN untuk pembangunannya".
Jika infrastruktur telekomunikasi semakin baik, sambung dia, tentunya akan meningkatkan perekonomian, internet akan semakin murah dan cepat.
Saat ini, biaya internet di Tanah Air tergolong mahal yakni Rp 1 per kilo byte. "Sekarang, pengembang aplikasi bagaimana mau maju, jika internet saja masih jelek dan mahal," jelas Nonot. Penataan regulasi yang mengarah pada efisiensi sangat diperlukan.
"Cara pandang di pemerintahan mengenai teknologi informasi juga perlu diubah. Kementerian Kominfo merupakan kementerian teknis yang strategis yang menopang perekonomian bangsa," terang dia. Cara pandang baru itu, diyakni bisa membuka lapangan pekerjaan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika