Kamis 09 Jan 2014 06:41 WIB

PLTS Dinilai Lebih Layak di Daerah Terpencil

PLTS (ilustrasi).
Foto: Blogspot.com
PLTS (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Bupati Nunukan Kalimantan Utara, Drs Basri menilai, bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) leboh layak diberikan kepada masyarakat di daerah itu yang sebagian besar berada di pedalaman yang terpencil lebih.

"Disini lebih layak kalau dibangunkan PLTS karena di Kabupaten Nunukan masih banyak warganya yang berada di pedalaman dan terpencil," ujarnya kepada wartawan di Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan, Rabu.

Alasannya, menurut dia, daerah terpencil di Kabupaten Nunukan masih sulit mendapatkan bahan bakar makanya pemerintah pusat maupun daerah terus menganggarkan untuk pengadaannya berkaitan dengan program "Perbatasan Terang Benderang".

Mengenai upaya pengadaan PLTS ini, menurut Basri, telah diprogramkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi melalui sistem komunal (terpusat) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang disebar di rumah-rumah penduduk yang berada di kebun-kebun.

Selain itu, katanya, PLTS yang menggunakan tenaga matahari ini pemeliharaannya lebih mudah sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar.

Karena itu, katanya, bantuan PLTS di Kabupaten Nunukan telah dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemeliharaan PLTS ini lebih mudah dan tidak membutuhkan bahan bakar sehingga biayanya lebih murah," ujar dia usai meninjau SMK Filial Kecamatan Seimenggaris.

Ia mengakui Kabupaten Nunukan dengan letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah dari ibukota kabupaten dan terpencil dengan perkampungan yang berkelompok-kelompok atau terpisah dengan jarak yang berjauhan relatif sulit dialiri listrik dengan menggunakan pembangkit selain PLTS.

Untuk itu, kata dia, daerah pedalaman di daerahnya yang sampai saat ini belum mendapatkan lstrik dengan pembangkit tenaga matahari ini akan terus diupayakan diberikan melalui APBN maupun APBD provinsi atau kabupaten.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement