REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina mengendalikan media sosial mikroblogging untuk mencegah apa yang mereka sebut penyebaran arus pemikiran keliru. Mereka menutup akun milik penulis dan intelektual yang menyoroti ketidakadilan sosial.
Sensor ketat di media sosial Cina membuat debat publik. Namun, otoritas setempat terlihat meningkatkan kontrol tersebut. Kampanye baru-baru ini memperingatkan publik yang menyebarkan rumor dan meminta pengguna mendaftar dengan nama asli.
Guardian melaporkan pengetatan tersebut dinilai sebagai kampanye ideologis yang lebih luas dari pemimpin baru. Partai pemerintah menginstruksikan pejabat untuk mengatasi nilai-nilai barat yang berbahaya dan berpotensi menjadi ancaman.
Surat kabar setempat The South China Morning Post melaporkan pekan lalu universitas diberitahu untuk tidak mengajarkan tujuh mata pelajaran termasuk nilai-nilai universal, hak-hak sipil, dan kesalahan dari Partai Komunis.
Media diperingatkan untuk tidak menggunakan konten berita asing tanpa izin dari regulator Cina. Berita dari informan, freelancer, LSM, dan organisasi komersial lainnya tidak boleh dipublikasikan tanpa verifikasi penuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
