REPUBLIKA.CO.ID,Sektor pemerintahan akan menghadapi limpahan data digital (big data) tidak terstruktur pada 2-3 tahun mendatang, selain sejumlah industri seperti perbankan, asuransi, kesehatan, dan retail.

"Jika pemerintah merekam data berupa gambar orang dalam kegiatan imigrasi misalnya, mereka tentu akan mengolah data dalam jumlah besar," kata Vice President Systems & Technology Group IBM ASEAN, Han Chung Heng, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Han mengatakan pengelolaan 'big data' oleh pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, bergantung pada tipe data yang direkam dalam jangka panjang seperti video, gambar, ataupun suara.

"Data yang didapat pemerintah misalnya terkait prakiraan cuaca, transportasi, pelayanan kesehatan, atau imigrasi dengan ukuran terabit (TB) hingga zettabit (ZB)," kata Han.

Analisa data berukuran zettabit itu, menurut Han, dimungkinkan jika pemerintah menggunakan closed-circuit television (CCTV) untuk mengawasi pelayanan kesehatan ataupun pelayan lain pemerintahan seperti yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI.

"Jika CCTV itu diterapkan sekerang, mungkin mereka (Pemprov DKI) akan hadapi 'big data' pada dua tahun lagi," katanya. Perusahaan riset IDC memperkirakan konten digital tidak terstruktur (unstructured) atau 'big data' secara global akan melonjak hingga 8 zettabit pada 2015 dengan 22 miliar perangkat terkoneksi Internet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika