REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengembangkan program "cyber extension" atau kegiatan penyuluhan berbasis internet yang mulai diterapkan sejak 2010.
"Program itu terus dikembangkan yang disesuaikan dengan keberadaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan," kata Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Pertanian Terpadu (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Provinsi NTB DR Mashur, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, penerapan program "cyber extension" itu dimulai di empat BPP tingkat kecamatan, yakni di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Kota Bima.
Selain mendapatkan perangkat komputer yang memiliki jaringan internet, BPP di lokasi penerapan penyuluhan berbasis internet itu, juga didukung biaya operasional sebesar Rp100 juta/lokasi.
Selain memberi penyuluhan melalui internet, pengelola BPP itu juga mengimplementasikan teknik budidaya sayur-mayur dan tanaman lainnya serta mengembangbiakkan ternak.
Selanjutnya, dikembangkan di enam kabupaten/kota lainnya sebagai daerah pemberdayaan petani. Keenam kabupaten/kota itu yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima.
"Pengembangan `cyber extension` itu untuk memudahkan penyuluhan kepada para petani, yang dilakukan para petugas lapangan," ujar mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB itu.
Menurut dia, melalui "cyber extension", penyuluhan dapat dilakukan di Kantor Bakoorluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan tingkat kecamatan atau yang dikenal dengan BPP, tetapi para petani selaku peserta yang disuluh tetap berada di desanya.
Penyuluhan dengan cara ini dapat dilakukan melalui sejumlah sambungan internet sekaligus di mana setiap peserta dapat melihat wajah peserta maupun penyuluhnya di layar monitor.
"Cyber extension" juga merupakan sistem baru dalam penyuluhan karena selama ini metode penyuluhan yang dilaksanakan yakni sistem latihan dan kunjungan, latihan terhadap petugas, petani/kelompok tani, dan gabungan kelompok tani (gapoktan), serta kunjungan secara periodik petugas BPP ke petani dan gapoktan secara periodik oleh para penyuluh.
Selain itu, aktivitas penyuluhan juga melalui penyebaran informasi berupa selebaran, brosor, dan buletin serta pemutaran film tentang pertanian melalui mobil unit yang berkeliling ke desa-desa.
"Nantinya, pola penyuluhan makin beragam, selain cara-cara lama juga akan diwarnai dengan penyuluhan berbasis internet," ujar Mashur.
Versi Bakorluh Pertanian Terpadu NTB, jumlah penyuluh pertanian terpadu di NTB tercatat sebanyak 1.830 orang, namun hanya 760 orang yang masih mengabdi sebagai tenaga lapangan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Idealnya satu desa memiliki satu penyuluh sehingga jumlah desa di wilayah NTB mencapai 911 desa, sementara tenaga penyuluh lapangan hanya 760 orang, sehingga kekurangan sebanyak 151 orang.
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TBPP) atau yang dikenal dengan Tenaga Harian Lepas (THL) di wilayah NTB saat ini mencapai 651 orang, yang dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan penyuluh pertanian di NTB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika