REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Hudi Hastowo, menyayangkan kurangnya dukungan masyarakat Indonesia dalam hal pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal segala persyaratan, mulai dari aspek keselamatan, tingkat kecanggihan infrastruktur, sampai aspek lokasi sudah terpenuhi.
Padahal, kata dia, saat ini Indonesia membutuhkan energi alternatif di tengah semakin terbatasnya pasokan minyak dan gas. "Uni Emirat Arab (UEA) akan mulai membangun 16 PLTN, karena mereka sadar minyak dan gas adalah komoditas masa depan," ungkapnya usai penutupan The 3rd Meeting of Study Panel on the Aprroaches toward Infrastrucure Development for Nuclear Power, Rabu (6/7).
UEA, seperti juga Arab Saudi, katanya, pada dasarnya tak memiliki pengalaman panjang dan teknologi tercanggih dalam pengembangan nuklir ini. Yang membuat mereka unggul, kata dia, adalah tekad mereka "Infrastrukturnya masih pas-pasan, tapi mereka yakin bisa menarik orang (untuk mewujudkan PLTN)," katanya.
Sementara di Indonesia, pengembangan PLTN ini masih saja terhambat dukungan publik. Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan BATAN terhadap 500 warga Bangka-Belitung Mei lalu, hanya 35 % yang setuju pendirian pembangkit tersebut. Sementara, 35 % menyatakan setuju akan pembangunan PLTN, dan 30 persen memilih abstain.
Hasil ini diduga kuat terkait kecelakaan reaktor Fukushima, Jepang, akibat gempa dan tsunami. Angka tersebut, aku Hudi, jauh menurun dibandingkan survei tahun 2010, dimana saat itu 60 persen dari 3000 penduduk Indonesia yang berasal 22 kota di tujuh provinsi menyatakan setuju akan pembangunan PLTN tersebut. Sedangkan yang tidak setuju hanya 25 persen, sementara sisanya abstain.
Perbedaan pemahaman di masyarakat itu, sambungnya, dinilai sebagai hal wajar dalam negara demokrasi. Meskipun, pendapat yang menentang pembangunan PLTN itu, aku Hudi, tak selalu didasarkan logika ilmiah.
BATAN, dikatakannya saat ini lebih fokus menyiapkan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan mempererat hubungan dengan badan-badan nasional dan internasional yang mendukung pembangunan PLTN ini. "Terutama sosialisasi ke masyarakat."
Namun Hudi tidak mau berspekulasi dengan menyatakan pendirian PLTN tersebut bakal gagal. Ia menyatakan, keputusan keberlanjutan PLTN tersebut sudah diamanatkan Undang-undang (UU). "Kami hanya berpegang pada UU No.10 tahun 1997 (tentang Ketenaganukliran) dan kajian kewajiban persiapan PLTN," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika