REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Pemerintah dianggap wajib melakukan tindakan antisipatif untuk mencegah dampak dari kemungkinan bocornya dokumen milik Indonesia di WikiLeaks. Pasalnya kejadian tersebut memiliki potensi besar merusak hubungan kedua negara.

"Harus ada tindakan antisipatif dong, jangan kalau sudah kejadian baru bereaksi," kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar FHUI kepada Republika, Kamis (2/12). Apalagi, menurutnya, mereka bilang mereka sudah siap untuk melakukan publikasi data dari perwakilan AS di Indonesia, bahkan ada 3.059 dokumen dari perwakilan AS yang dibocorkan ke Washington.

Karenanya, menurut dia, paling tidak harus ada tiga langkah antisipatif. Pertama, agar hubungan antara Indonesia dan AS tdak terganggu baik di tingkat pemerintahan maupun publik kedua negara, maka ada baiknya pemerintah berkomunikasi dengan Kedubes AS dan menanyakan apa saja informasi yg akan dibocorkan.

"Apakah ada informasi terkait dengan SBY baik sebagai pribadi atau Presiden, termasuk para pejabat lain. Apakah ada kritikan yang merendahkan kebijakan pemerintah RI, terkait pemberantasan terorisme, korupsi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Juga terkait kebijakan pemerintah tentang iklim investasi dan sebagainya," kata dia.

Langkah kedua yang perlu diambil, tambah Hikmahanto, adalah melakukan strategi untuk menangani reaksi publik di Indonesia, terutama media massa. Ini tentunya setelah mendapatkan berbagai informasi dari Kedubes AS. Reaksi publik harus diperhitungkan karena tidak saja berpotensi mengganggu hubungan kedua negara, tetapi juga menggoyahkan pemerintahan SBY.

Langkah ketiga adalah upaya untuk meyakinkan pemerintah AS melakukan damage control atas bocornya berbagai informasi rahasia, tidak saja untuk kepentingan Indonesia, tetapi dunia. Ia kemudian menambahkan, bahwa sudah sewajarnya pemerintah AS meminta maaf kepada dunia atas tindakan para diplomatnya dalam pelaporan ke Washington, mulai dari mengkarakterkan pemimpin negara tertentu hingga usulan kebijakan yang berpotensi melanggar hukum internasional, bahkan penggambaran yang merendahkan negara dimana perwakilan AS berada.

Tiga langkah ini merupakan antisipasi sebelum WikiLeaks mempublikasikan berbagai hal yang terkait dgn Indonesia. Kementerian luar negeri,katanya, sudah sewajarnya memiliki sense of crisis dan membantu pemerintahan SBY yang dlm setahun terkahir ini didera oleh berbagai kecaman. "Kemlu tidak boleh meremehkan apa yang akan dilakukan oleh WikiLeaks," tegasnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika