REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA;Serikat Karyawan PT Telkom Tbk akan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesia Corruption Watch untuk mengawasi rencana konsolidasi TelkomFlexi dengan PT Bakrie Telecom Tbk (Esia), karena berpotensi merugikan negara.
"Kami juga akan menghadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Evaluasi, untuk mengantisipasi pengalihan aset Flexi," kata Sekjen Serikat Karyawan (Sekar) Telkom Asep Mulyana di Jakarta, Selasa.
Asep menjelaskan, rencana konsolidasi yang bergulir saat ini rawan intervensi politik sehingga perlu pengawasan ketat dari lembaga hukum. "Kami akan menghadap Direktorat Pencegahan KPK dan ICW untuk memantau aksi korporasi Telkom yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Sekar Telkom Wisnu Adhi Wuryanto, menuturkan pihaknya menolak tegas atas rencana pemerintah mengkonsolidasikan itu. "Kami menolak semua kebijakan yang diambil pemegang saham untuk menggabungkan Flexi-Esia," kata Wisnu.
Alasan penolakan atas wacana tersebut, karena akan terjadi pengalihan aset negara. "Kita akan tolak segala upaya aksi korporasi terhadap Flexi, karena rencana ini terkesan buru-buru, kurang komprehensif dan berpotensi cacat hukum," ujarnya.
Wacana konsolidasi Flexi-Esia mengemuka sejak pertengahan tahun 2010.
Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Telkom, mengisyaratkan mendukung rencana tersebut.
Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengindikasikan bahwa kondolidasi itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Anti Monopoli.
Wisnu menambahkan, sebagai bagian dari aset negara dimana Flexi adalah unit bisnis Telkom yang notabene Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga manajemen harus hati-hati.
Direksi Telkom yang saat ini menjabat, tidak boleh mengambil kebijakan strategis, karena merupakan dewan transisi sesuai RUPSLB 11 Juni 2010 di mana masa kerjanya adalah 35 hari sampai 1 tahun.
"Dari sisi manapun, wacana konsolidasi tidak bisa dibiarkan. Untuk itu, kami siap menggerakkan 22.000 karyawan Telkom untuk menolaknya," tegas Wisnu. Ia menyatakan, rencana ini syarat dengan intervensi politik yang dibungkus dengan unsur bisnis.
"Patut diduga ada tekanan politik di sini. Sesuatu yang diluar perkiraan, Telkom sebagai perusahaan milik negara dikonsolidasikan dengan swasta murni. Siapa yang tertipu dan ditipu di sini," katanya.
Dari sisi keuangan, diutarakan Wisnu, Bakrie Telecom mencatat utang yang cukup besar. Pada Juli 2010 anak perusahaan Grup Bakrie ini menambah utang sebesar 30 juta dolar AS, selanjutnya pada 12 Agustus 2010 berhutang sebesar RMB 2 miliar dari Industrial and Commercial Bank of China dan Huawei Technologies Co. Ltd. "Jadi tidak ada alasan untuk menggabungkan Flexi dengan perusahaan yang beban utangnya sangat besar," tegasnya.
Pada semester I 2010, laba bersih Bakrie Telecom anjlok sebesar 96,29 persen menjadi hanya Rp2,7 miliar, dari periode sama 2009 sebesar Rp72,8 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
