REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi I DPR akan memanggil Dirut PT Telkom Rinaldi Firmansyah dan Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno terkait gangguan jaringan telekonferensi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Edward Aritonang.
"Masalah ini akan dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR, Senin (20/9) depan," kata anggota DPR RI Roy Suryo, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, tidak berfungsinya CCTV yang menggunakan jaringan Telkom tersebut perlu mendapatkan perhatian serius.
Sebelumnya, Kepala Negara di sela-sela kunjungan memantau arus balik di Posko Lebaran Cikopo, Cikampek, Jawa Barat, melakukan pembicaraan jarak jauh dengan Kapolda Jawa Tengah terkait kesiapan dalam mengatur lalu lintas dan pengamanan di sepanjang jalur mudik.
Namun di saat memberikan paparan, jaringan telekomunikasi kurang lancar yang mengakibatkan layar monitor hanya menayangkan gambar stagnan Kapolda Jawa Tengah, karena terkendala teknis. Atas kejadian itu, Presiden langsung memberi peringatan keras jajaran direksi operator Telkom dan Telkomsel sebagai penyelenggara jaringan layanan komunikasi itu.
Presiden Yudhoyono juga memerintahkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam agar menyampaikan masalah itu kepada Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah dan Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno untuk sering-sering turun ke lapangan guna memastikan semua sistem bekerja baik.
Menurut Roy Suryo, seharusnya kejadian seperti itu tidak harus terjadi, karena sebagai operator terkemuka Telkom dan Telkomsel sudah semestinya dapat memberikan jaminan tidak terkendala jaringan. "Kalau masalah seperti ini saja tidak bisa diatasi, bagaimana mungkin Telkom bisa bersaing dengan operator lain. Ini menjadi pelajaran bagi direksi agar tetap fokus pada pekerjaan memberikan layanan kepada publik," ujarnya.
Ia menambahkan, langkah Presiden langsung menegur dan mempertanyakan Direksi Telkom sudah tepat, karena terkait dengan citra Kepala Negara.
"Kunjungan Presiden itu tidak mendadak, sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan. Untuk itu saya tidak menampik kalau bisa saja keadaan itu muncul karena ada sabotase," ujar Roy.
Untuk itu Roy menambahkan, pihaknya melihat dulu jawaban direksi Telkom terhadap masalah ini. Kalau memang pernyataan mereka tidak memuaskan maka kami memastikan akan melakukan rapat dengar pendapat. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini, juga mengingatkan, agar Direksi Telkom tidak terlalu berobsesi melakukan ekspansi bisnis dengan melakukan konsolidasi dengan operator lain, sementara untuk membenahi layanan miliknya saja tidak becus.
Sebelumnya diberitakan, Telkom melalui divisi TelkomFlexi akan melakukan konsolidasi dengan layanan Esia milik PT Bakrie Telecom Tbk.
Rencana ini semakin mengerucut karena mendapat restu dari Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Telkom.
Menurut Roy Suryo, Telkom sebagai salah satu BUMN penyumbang dividen tersebesar kepada pemerintah seharusnya memikirkan yang strategis dulu untuk memberikan layanan, bukan sibuk melakukan konsolidasi dengan Esia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
