DENPASAR--Telkomsel Regional Bali Nusra menganggap beredarnya pesan singkat yang menyebutkan adanya pembagian voucher pulsa dari operator seluler ini terkait kampanye pemilihan beberapa kepala daerah di Pulau Dewata sebagai bohong belaka.
"Kami tidak bertanggung jawab terhadap pengiriman dan penyebaran SMS bohong ke berbagai kalangan tersebut dan menyatakan bahwa seluruh isi pesan singkat itu tidak benar," kata Hari Purwanto selaku Corporate Communications Telkomsel Regional Bali Nusra di Denpasar, Senin.
Pesan singkat itu menyebutkan bahwa operator seluler ini membagikan pulsa senilai Rp 50 ribu agar penerimanya mendukung calon kepala daerah tertentu dan hal tersebut terjadi di antara lima kabupaten/kota di Bali yang akan menggelar pemilihan serentak pada 4 Mei 2010.
Kelima kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dalam waktu bersamaan tersebut adalah, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Bangli dan Kabupaten Karangasem.
Menurut Hari Purwanto, perusahaannya yang berorientasi bisnis dan pelayanan pelanggan, selalu bersikap netral, tidak mendukung semua bentuk kampanye yang dilakukan dalam kaitan pelaksanaan pilkada.
Telkomsel berharap warga masyarakat khususnya pelanggan, tidak mudah terhasut dan mengimbau agar mengabaikan atau menghapus setiap kali menerima SMS yang berisi pesan sejenis.
Mengenai adanya pelanggan Telkomsel yang mengaku menerima pulsa senilai Rp 50 ribu setelah menyebarkan SMS yang mencantumkan nama pasangan calon kepala daerah tertentu, menurut Hari Purwanto, hal itu perlu diteliti terlebih dahulu.
"Informasi itu perlu diketahui dulu kebenarannya. Jangan-jangan hanya kabar bohong sebagai bagian dari kampanye curang, dengan membawa-bawa nama perusahaan kami. Jika benar ada kiriman pulsa, juga harus diteliti dulu dari mana asalnya," katanya.
Dijelaskan, tidak mungkin terjadi pengiriman pulsa tanpa melalui kerja sama dengan operator seluler atau perusahaan penyedia layanan konten (content provider) mitra Telkomsel.
"Kalaupun perusahaan kami memiliki program bagi-bagi hadiah, termasuk pulsa, itu hanya terkait bisnis dan dilakukan secara resmi dengan dikenakan pajak. Tidak mungkin kami membawa perusahaan ini untuk 'bermain' di politik," tegas Hari Purwanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika