REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah lembaga pemerintah berkolaborasi dalam perancangan sistem peringatan dini bencana galodo atau banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar). Berbagai evaluasi dilakukan dalam menyusun rancangan sistem peringatan dini yang efektif berdasarkan pada pengalaman bencana yang terjadi pada pertengahan Mei lalu itu.
"Berbagai evaluasi dilakukan oleh kedua lembaga untuk menyusun rancangan sistem peringatan dini yang efektif pada potensi bencana banjir lahar hujan atau galodo berdasarkan pada pengalaman bencana yang lalu," jelas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Senin (27/5/2024).
Dia menerangkan, kolaborasi perancangan sistem peringatan dini bencana galodo dilakukan bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
"Saat ini BMKG mengusulkan penguatan dan monitoring terkait peringatan dini bencana banjir dan longsor yang ada di sekitar Gunungapi Marapi," jelas diam
Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suaidi Ahadi dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pengurangan Resiko Bencana Galodo yang digelar di Bukittinggi pada Sabtu (25/5/2024) lalu mengungkapkan, model EWS yang sedang dirancang oleh tim BMKG adalah sistem peringatan dini berbasis komunitas.
Konsepnya adalah pemasangan alat monitoring sungai dengan menggunakan radar yang dapat memonitor tingkat ketinggian air sungai. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan sungai di wilayah terdampak galodo yang memiliki jenis sungai intermitten.
"Jenis sungai ini memiliki aliran airnya tergantung pada musim, yaitu pada musim penghujan airnya melimpah dan pada musim kemarau airnya kering. Sungai intermitten ini memiliki fluktuasi yang sangat ekstrem antara musim," jelas Abdul.
Secara sederhana, cara kerja EWS ini adalah mengkonfirmasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG dari cuaca dan getaran tanah atau microtremor. Jika kemudian alarm EWS berbunyi, komunitas siaga bencana yang dimiliki oleh wali nagari disekitar Gunung Marapi dapat langsung berkoordinasi untuk melakukan evakuasi mandiri.
BMKG telah menghitung kebutuhan EWS untuk jenis ini sebanyak 23 titik untuk wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang yang mengelilingi luncuran sungai yang berhulu ke Gunungapi Marapi. Harapannya, jika ke-23 titik EWS sungai ini terpasang maka akan selamanya terbangun komunitas peringatan dini dan evakuasi dari nagari.
"Seiring dengan BMKG, saat ini tim BNPB tengah melaksanakan survei lokasi titik pemasangan EWS. Survei dilakukan dengan menggunakan teknologi drone maupun dengan pemantauan aerial dari helikopter," jelas dia.
Usulan BMKG ini nanti akan dibicarakan lebih detil dengan PVMBG dan usulan-usulan lain yang disampaikan oleh akademisi kepada BNPB sehingga perangkat EWS yang dibangun nantinya benar-benar bisa menjawab kebutuhan informasi di tingkat masyarakat.
Kelengahan dalam hadapi bencana....
Ikuti Whatsapp Channel Republika