REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Elon Musk dan pemerintah Israel telah mencapai kesepakatan mengenai penggunaan layanan satelit Starlink di Gaza. CEO SpaceX ini bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama kunjungan pada Senin (27/11/2023) di mana Musk mengunjungi Kibbutz Kfar Azza.
Dilansir Space, Kamis (30/11/2023), di sinilah pecah konflik Israel dan Hamas yang akhirnya menyebabkan kematian lebih dari 1.000 orang di Israel dan lebih dari 13.000 orang di Palestina. Israel dan Hamas saat ini berada di tengah-tengah gencatan senjata untuk memungkinkan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak kembali ke rumah mereka.
Sebelumnya, Musk sendiri telah mencuit di X (sebelumnya Twitter) bahwa Starlink akan tersedia untuk “organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza.”
Sebagai tanggapan, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi menyatakan di X bahwa Hamas hanya akan menyalahgunakan Starlink. “Tidak ada keraguan tentang hal itu, kami mengetahuinya, dan Musk mengetahuinya,” tambah Karhi.
Namun setelah pertemuannya dengan Musk, Karhi menyampaikan bahwa “Unit satelit Starlink hanya dapat dioperasikan di Israel dengan persetujuan Kementerian Komunikasi Israel, termasuk Jalur Gaza.”
Layanan internet satelit Starlink telah digunakan untuk membantu upaya kemanusiaan di Ukraina setelah invasi Rusia ke negara tersebut, serta di Tonga setelah letusan gunung berapi yang mengganggu layanan komunikasi pada 20 Desember 2021.
Mega konstelasi satelit Starlink menyediakan internet berkecepatan tinggi untuk pelanggan di seluruh dunia. Saat ini terdiri dari lebih dari 5.000 satelit yang beroperasi, menurut astrofisikawan dan pelacak pesawat ruang angkasa Jonathan McDowell, tetapi jumlahnya terus bertambah seiring dengan peluncuran lebih banyak pesawat ruang angkasa hampir setiap pekannya, dan SpaceX tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti.
Perusahaan tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengerahkan 12.000 pesawat Starlink ke orbit rendah Bumi, dan telah mengajukan permohonan persetujuan untuk tambahan 30.000 satelit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika