REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Sejumlah foto berisi poster tuntutan terhadap pimpinan Politeknik Kota Malang (Poltekom) beredar di media sosial (medsos) selama beberapa waktu terakhir. Tuntutan ini pada umumnya menanyakan aktivitas kuliah yang sudah lama berhenti dan gaji dosen yang tak kunjung dibayar.
Presiden BEM Poltekom, Mahbub Ubaidillah menjelaskan bahwa dia masuk ke Poltekom pada 2021 lalu. Saat itu, dia tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di kampus tersebut.
Meskipun demikian, dia sempat merasa ada keanehan ketika pertama kali masuk ke kampus tersebut. "Pikiran saya awalnya di kampus itu akan menemui banyak teman tetapi ternyata di angkatan saya, hanya 10 orang. Dan yang saya ingat saat itu dosen yang aktif hanya enam orang," kata Mahbub.
Setidaknya hingga semester tiga, Mahbub masih dapat mengikuti kegiatan kuliah seperti biasa. Namun pada awal tahun ini, mulai terasa jadwal kuliah langsung kacau. Bahkan, tidak ada kegiatan di kampus sama sekali padahal dia dan mahasiswa lain tetap membayar SPP.
Para mahasiswa mulai merasa jenuh karena setelah itu dosen-dosen banyak yang mengajukan resign. Di Prodi Mekatronika yang digelutinya hanya tersisa dua dosen. Kemudian dosen di Prodi Informatika berkurang dari enam menjadi tiga orang.
Setelah mengetahui hal tersebut, para mahasiswa mulai merasa sedih dan prihatin melihat keadaan kampus. Dia pun langsung berinisiatif dengan adanya dosen yang tersisa itu untuk menanyakan kejelasan kegiatan di kampus. Saat itu jawabannya adalah alasan dosen berhenti karena tidak digaji.
Untuk diketahui, kata dia, Poltekom dulunya dipegang oleh Pemkot Malang dalam pimpinan Peni Suparto selaku Wali Kota Malang saat itu. Seiring berjalannya waktu, Peni pun tidak menjabat lagi sebagai Wali Kota Malang. "Setahu saya ada semacam UU bahwa pemerintahan atau sejenisnya tidak boleh mendirikan suatu instansi atau perguruan tinggi menggunakan APBD," jelasnya
Mahbub menduga aturan tersebut menyebabkan Pemkot Malang tidak lagi memegang Poltekom. Kemudian kampus akhirnya diserahkan ke yayasan dari pihak swasta murni.
Pada 2019, kata dia, berdasarkan cerita dosen bahwa ada perombakan total di organisasi yayasan. "Tiba-tiba di-cut begitu dan dosen saya mengaku gak tahu sama sekali. Dan itu sampai sekarang dosen kami tidak digaji," ucapnya.
Setelah mengetahui struktur yayasan kampus, para mahasiswa pun berinisiatif bertemu dengan perwakilannya. Bahkan, sempat bertemu dengan direktur kampus dan Peni Suparto. Hasilnya, masalah kampus tidak kunjung selesai hingga sekarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
