REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Untuk mengatasi krisis air akibat perubahan iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan tindakan dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal. ''Saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antar negara maju dengan negara berkembang, negara kepulauan, dan negara miskin dalam hal kapasitas sosial-ekonomi dan teknologi yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan ketangguhan bangsa-bangsa di negara tersebut,'' ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam siaran pers yang dikutip dari laman bmkg.go.id, Rabu (18/10/2023).
Hal ini berimbas pada ketangguhan suatu negara dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim, terutama terkait dampak terhadap ketersediaan air, pangan, dan energi.
Dwikorita menyebutkan Indonesia sendiri relatif memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya masyarakat yang dapat menutup kesenjangan tersebut.
Dia mengatakan, berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), 60 persen kerugian bencana di negara maju akibat perubahan iklim, namun dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hanya sekitar 0,1 persen. Lain halnya dengan negara berkembang, lanjut dia, di mana tujuh persen dari bencana bisa menyebabkan hantaman kuat hingga lima sampai 30 persen terhadap PDB mereka.
Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 persen dari bencana dapat berakibat kerugian 50 persen bagi PDB mereka. Bagi beberapa negara, tambah Dwikorita, bahkan bisa mengakibatkan kerugian hingga 100 persen PDB. Situasi ini, kata dia, akan semakin memperparah kesenjangan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.
Berdasarkan data WMO, kerugian ekonomi dunia dari kejadian ekstrem cuaca, iklim, dan air terbukti meningkat pesat. Selama periode 2010-2019, kerugiannya mencapai 1.476,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan dengan dekade 2000-2009 yang tercatat sebesar 997,9 miliar dolar AS. Sementara dalam kurun waktu 1990-1999, kerugian yang terjadi berkisar 906,4 miliar dolar AS dan dekade 1980-1989 hanya sebesar 305,5 miliar dolar AS.
“Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, dan miskin persoalan ini dampaknya bisa sangat parah ke mana-mana karena ketidakberdayaan mereka,” ujar Dwikorita.
Dia menegaskan, kepemilikan teknologi yang mumpuni dapat meminimalisir risiko bencana akibat perubahan iklim yang dihadapi. Dwikorita memberikan contoh, yaitu bagaimana BMKG berperan sebagai penyedia informasi serta data cuaca dan iklim. Melalui data dan informasi tersebut, daerah-daerah bisa melakukan berbagai langkah pencegahan, mitigasi ataupun pengurangan risiko bencana, sebelum bencana terjadi.
Maka dari itu, dia menegaskan bahwa World Water Forum (WWF) yang akan dilangsungkan di Bali pada 18-24 Mei 2024 dapat menjadi momentum kolaborasi dalam upaya untuk menutup kesenjangan antar bangsa, untuk lebih dini dalam mengantisipasi krisis iklim dan krisis air, baik secara global ataupun regional dan lokal. Menurut Dwikorita, untuk mengantisipasi krisis air yang akan terjadi, butuh keterlibatan berbagai pihak, di antaranya pemerintah, akademisi, pihak swasta, masyarakat dan media.
Selain itu, Dwikorita juga menerangkan bahwa WWF menjadi satu-satunya forum air global terbesar di dunia yang membahas isu air global melalui tiga proses yang terintegrasi, yaitu proses tematik (berbasis sains), proses regional (yang memperhatikan berbagai faktor atau keunikan lokal dan regional), serta proses politik yang sangat penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang mengikat secara hukum, yang ditetapkan berdasarkan input dari proses tematik (berbasis sains) dan proses regional.
Pada proses regional nantinya akan membahas mengenai pengelolaan air berdasarkan kebutuhan kawasan yang meliputi Mediterania, Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika. Sedangkan pada proses politik akan berdiskusi mengenai permasalahan air global dengan para pemimpin dari berbagai level mulai dari kepala negara, menteri, anggota parlemen, otoritas wilayah sungai, hingga otoritas lokal.
“BMKG berharap, dalam forum WWF nanti, Indonesia dapat mendorong peningkatan kesetaraan, keadilan antar seluruh negara di dunia dalam menghadapi krisis akibat perubahan iklim melalui kolaborasi penguatan kapasitas berbasis sains dan teknologi yang blended atau terintegrasi dengan kearifan lokal,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
