REPUBLIKA.CO.ID, MARRAKECH – Pemerintah Maroko menuai kritik atas keputusannya hanya menerima tawaran secara terbatas bantuan untuk penyelamatan korban gempa. Maroko diguncang gempa berkekuatan 6,8 magnitude, Jumat (8/9/2023) malam, yang menyebabkan sekitar 2.800 orang meninggal.
Baru tim pencarian dan penyelamatan dari Inggris, Qatar, Spanyol, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang diizinkan beroperasi di lapangan. Padahal banyak tawaran dari negara lainnya yang siap mengirimkan timnya membantu pencarian korban gempa.
Doha News melaporkan, Pemerintah Qatar telah mengirimkan bantuan kemanusiaan, tim pencari dan penyelamat, serta sejumlah kendaraan termasuk truk penyelamatan ke wilayah terdampak gempa. Demikian pula Spanyol.
Unit pencari dan penyelamat militer dengan 56 personel serta empat anjing pelacak tiba di Maroko, Ahad (10/9/2023). Spanyol juga segera mengirimkan pesawat berpenumpang 30 personel serta anjing pelacak untuk memperkuat tim yang sudah tiba lebih dulu.
Pada hari yang sama, Inggris mengerahkan 60 spesialis pencari dan penyelamat serta anjing pelacak, peralatan penyelamatan, serta tim asesmen medis. Tim penyelamat dan ambulans UEA pun telah dimobilisasi menuju lokasi gempa.
Di sisi lain, Tunisia, Aljazair, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada serta bada PBB menyatakan siap memberikan bantuan. Namun, mereka hingga kini masih menunggu respons dari Maroko.
The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) biasanya terjun ke lokasi bencana besar melalui lembaga di bawahnya yaitu, Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) dan International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG).
Badan-badan PBB bisa mengerahkan timnya dalam 12-48 jam dan memenuhi permintaan dari pemerintah negara terdampak bencana. Biasnaya mereka akan beroperasi di lokasi gempa antara dua hingga empat pekan. Namun, Maroko belum meminta bantuan mereka.
Jens Laerke, wakil juru bicara OCHA kepada Aljazirah, Selasa (12/9/2023) menyatakan, PBB telah mengirimkan satu tim pakar kedaruratan untuk memberikan dukungan dalam asesmen, koordinasi, dan respons yang dikomandoi pemerintah setempat.
‘’Tim PBB ini dikirim berdasarkan permintaan koordinator PBB di Maroko,’’ ujar Laerke. Ia menambahkan, INSARAG merupakan jaringan tim pencari dan penyelamat tetapi mereka belum juga menerima permintaan bantuan dari Maroko.
Menurut dia, Pemerintah Marokolah yang menentukan dukungan apa yang mereka butuhkan. Pihaknya terus berkomunikasi intens dengan pemerintah terkait isu ini. ‘’Pascabencana besar ini, PBB siap mendukung pemerintah dan rakyat Maroko.’’
AS menyiapkan tim kecil terdiri atas pakar bencana ke Maroko untuk menilai situasi. Mereka juga siap melakukan lebih dari itu kalu memang diperlukan. Pemerintah Maroko memberikan alasan atas kebijakannya hanya menerima tawaran bantuan dari empat negara.
Kementerian Dalam Negeri Maroko, Ahad, menjelaskan, keputusan itu merujuk pada asesmen yang akurat atas kebutuhan di lapangan. Ini bukan berarti menolak tawaran bantuan asing. ‘’Koordinasi yang buruk dalam mengelola bantuan justru akan kontraproduktif.’’
Abdelmalek Alaoui, presiden Moroccan Institute of Strategic Intelligence kepada Aljazirah meyakini tidak ada soal isu geopolitik di balik keputusan Maroko selektif atau pilih-pilih menerima bantuan pascagempa besar itu.
Pertanyaan mengenai bagaimana saluran bantuan internasional menjadi inti pembicaraan sejak hari pertama kejadian gempa.’’Kami menekankan, jika Anda mendapatkan terlalu banyak banyak dan tak terorganisasi dengan baik, maka akan macet,’’ kata Alaoui.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
