REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari mengkritik kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengimbau aparatur sipil negara (ASN) membeli kendaraan listrik pribadi sebagai upaya mengatasi polusi udara. Imbauan itu dinilai justru menambah tingkat kemacetan.
Menanggapi kritikan, Pj Heru tak ambil pusing. "Ya, terserah yang menilai saja," kata Heru singkat, usai kegiatan kunjungan ke Sekolah Cinta Kasih Tzu Chi Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (26/8/2023).
Pj Heru telah mengimbau pejabat eselon IV beralih menggunakan kendaraan listrik agar dapat mengurangi polusi udara. Pejabat eselon IV bisa membeli kendaraan listrik dengan uang tunjangan trasportasi yang didapat setiap bulan.
Namun, imbauan itu mendapat kritikan dari legislator. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari berpendapat agar Pemprov DKI Jakarta seharusnya bukannya menambah jumlah kendaraan pribadi berbasis listrik di jalanan Jakarta. Yang mesti dikembangkan justru kendaraan publik berbasis listrik.
Dia mendorong Pemprov DKI Jakarta memikirkan upaya-upaya mengatasi masalah polusi secara jangka panjang. Menurutnya, tansportasi publik berbasis listrik merupakan solusi jangka panjang dalam menangani masalah tersebut. Pencemaran udara Jakarta kini dinilai sudah kritis dan membahayakan kualitas hidup masyarakat.
Eneng menilai harus ada solusi dari tingginya mobilitas masyarakat di Jakarta. Tentunya, kata dia, tergantung pada transportasi massal karena bagaimanapun kendaraan menjadi penyumbang terbesar pada polusi udara.
"Transportasi massal adalah jalan solusi terbaik saat ini, maka Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat unuk meningkatkan mutu transportasi massal di DKI," kata Eneng dalam keterangannya, dikutip Kamis (24/8/2023).
Eneng menyebut, jika kendaraan listrik saat ini kian digembor-gemborkan, seharusnya yang paling diutamakan adalah transportasi publik berbasis listrik, bukan kendaraan pribadi berbasis listrik.
Selain beralih ke transportasi publik berbasis listrik, sambung Eneng, Pemprov DKI juga perlu meningkatkan fasilitas feeder busway. Itu untuk menjangkau masyarakat di daerah penyangga.
"Saya melihat pemprov DKI perlu memperbanyak feeder busway berbasis listrik yang nantinya menjadi pilihan warga untuk mobilisasi diri," tutur dia.
Dengan berbagai upaya tersebut, Eneng meyakini penggunaan transportasi publik dan beralihnya dari kendaraan pribadi makin menjadi kebiasaan masyarakat Hal itu kemudian akan berdampak baik bagi kualitas udara di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
