REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) telah mencapai kesepakatan transfer data baru. Kesepakatan baru itu akan memungkinkan mereka untuk secara bebas mentransfer data antara kedua wilayah.
Sebuah laporan dari Europa mengklaim bahwa perjanjian ini muncul setelah perjanjian sebelumnya yang dikenal sebagai EU-US Privacy Shield. Namun, laporan itu mengatakan EU-US Privacy Shield dibatalkan oleh Court of Justice of the EU pada tahun 2020.
Politico melaporkan bahwa perjanjian baru tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan teknologi. Ini juga bertujuan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum yang melanda raksasa teknologi seperti Facebook dan Google selama tiga tahun terakhir.
Namun, Techcrunch percaya bahwa perjanjian baru tersebut kemungkinan akan menghadapi masalah hukum. Laporan tersebut mengatakan bahwa masalah ini akan menguji apakah perselisihan utama antara undang-undang perlindungan data UE dan AS diselesaikan.
Sebagai langkah maju dari EU–US Privacy Shield, perjanjian transfer data baru disebut EU – US Data Privacy Framework. The European Commission (EC) mengumumkan perjanjian transfer data baru dengan Amerika Serikat pada 10 Juli 2023.
Menurut UE, perjanjian ini juga bertujuan untuk mendorong aliran data transatlantik. Europa melaporkan bahwa mereka juga akan menangani masalah yang diajukan oleh Court of Justice of the EU dalam keputusan Schrems II.
Pengadilan tinggi Eropa sebelumnya telah membatalkan dua perjanjian yang mendukung transfer data pribadi transatlantik. Hal itu dilakukan dengan alasan dapat membahayakan keamanan data warga negara Uni Eropa. Langkah ini juga menyebabkan EC mencapai kesepakatan baru dengan AS sesegera mungkin untuk mengisi celah dalam undang-undang tersebut.
Proses adopsi melibatkan mendapatkan pendapat dari European Data Protection Board. Ini juga membutuhkan lampu hijau dari komite yang terdiri dari perwakilan EU Member States.
Irishtimes mengklaim bahwa kerangka privasi baru akan memberikan jaminan untuk semua transfer data transatlantik. Ini terlepas dari mekanisme yang digunakan untuk memfasilitasi transfer itu.
Laporan dari EC mengungkapkan bahwa Eropa puas dengan langkah yang diambil AS Menurut EC, langkah tersebut memastikan perlindungan data yang dipindahkan dari Eropa ke AS untuk tujuan komersial. Perjanjian baru memiliki beberapa perlindungan yang mengikat. Salah satunya adalah membatasi akses dinas intelijen AS ke data UE sejauh "diperlukan dan sesuai".
Cara lainnya adalah membuat pengadilan tinjauan perlindungan data untuk pengguna di Eropa. Langkah-langkah ini mengatasi kekhawatiran sebelumnya yang diajukan oleh pengadilan tinggi Eropa.
EU Justice Commissioner, Didier Reynders mengatakan bahwa dia yakin perjanjian itu akan bertahan dalam masalah hukum apa pun. “Prinsip kerangka privasi data solid dan saya yakin kami telah mencapai banyak hal dan kemajuan signifikan telah dibuat, sehingga memenuhi persyaratan hukum kasus ECJ. Saya sangat percaya diri dalam melawan dan mempertahankan perjanjian data baru," ujarnya seperti dilansir dari laman GizChina, Rabu (12/7/2023).
Namun, juru kampanye privasi Eropa, Max Schrems adalah orang pertama yang menentang perjanjian tersebut, dalam sebuah pernyataan
“Hanya mengumumkan sesuatu yang 'baru', 'kuat' atau 'efektif' tidak menyelesaikan masalah di depan pengadilan. Kami perlu mengubah undang-undang pengawasan AS agar ini berfungsi (menjaga keamanan data di Eropa) benar-benar berfungsi.”
Director General of the Digital Europe Trade Association, Cecilia Bonefeld, mengatakan aliran data mendukung ekspor tahunan UE ke Amerika Serikat sebesar 1 triliun euro, perjanjian baru ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada bisnis untuk melakukan bisnis dan membantu pertumbuhan ekonomi Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika