Jumat 14 Apr 2023 13:19 WIB

Kemenag dan PBNU Sinergi Bina Keluarga Sakinah

Membangun keluarga maslahat berarti membangun peradaban maslahat bagi umat

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Gita Amanda
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk sebagai Ketua Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama (NU) periode 2023-2025. (ilustrasi).
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk sebagai Ketua Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama (NU) periode 2023-2025. (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya membina keluarga sakinah terus dilakukan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag). Kemenag pun menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam program Bina Keluarga Sakinah.

Peluncuran kerja sama ini digelar secara simbolis dengan menabuh rebana oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, bersama Ketua Umum PBNU, Sekjen PBNU, serta Alissa Wahid, Kamis (13/4/2023) malam. Hadir dalam peluncuran ini, para Stafsus dan Staf Ahli Menag, serta jajaran pengurus PBNU.

Baca Juga

Bersamaan dengan peresmian kerja sama Bina Keluarga Sakinah, dilantik juga Satuan Tugas (Satgas) Nasional Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama (NU) periode 2023-2025. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk sebagai Ketua Satgas.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan alasan PBNU menjalankan Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama karena ingin kehadiran NU bermakna bagi peradaban umat manusia. Hal ini sesuai dengan tagline Merawat Jagat Membangun Peradaban.

"Apabila kita ingin berkontribusi membangun peradaban, tidak ada permulaan yang lebih valid selain dengan memulainya dari membangun keluarga. Maka, membangun keluarga maslahat berarti membangun peradaban maslahat bagi seluruh umat manusia," ujar Gus Yahya dalam keterangan yang didapat Republika, Jumat (14/4/2023).

Jika keluarga tidak mendapatkan manfaat dari hikmah Nahdlatul Ulama, maka berarti hikmah itu sia-sia. Karena itu, semua yang dilakukan oleh NU disebut harus bisa diverifikasi dan diuji validitasnya, melalui pengaruh dampaknya terhadap keluarga.

Ia menambahkan, PBNU akan menginstruksikan kepada Satgas Nasional Gerakan Keluarga Maslahah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa, untuk membentuk tim secara struktural.

Tugas dari Satgas ini adalah melakukan operasi dukungan (back-up) pelaksanaan tugas-tugas, yang nantinya akan diinstruksikan kepada seluruh jajaran kepengurusan NU. "Dalam Satgas ini nanti unsur-unsur utamanya berasal dari badan-badan otonom NU. Mereka lah yang nanti menjadi pekerja yang mengeksekusi pelaksanaan tugas dari gerakan keluarga maslahah NU," lanjut dia.

Gus Yahya, panggilang akrabnya, juga menginstruksikan Satgas ini menjadi supervisi. Menurutnya, Satgas ini didesain menjadi satu kesatuan tugas berbasis komando melalui jalur komunikasi langsung dari pusat hingga daerah, tanpa perlu ada hambatan.

Tidak hanya itu, ia juga berharap Satgas nasional dapat memastikan satgas di tingkat provinsi sampai desa diisi oleh personel yang betul-betul memiliki kapasitas dan paham akan tugasnya. Dengan demikian, agenda ini berjalan dengan semestinya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement