REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekitar seratusan pengemudi ojek daring atau ojol berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1). Para pengunjuk rasa dengan seragam dan platform berbeda itu menolak penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

“Kita hanya minta ini dibatalkan,” kata salah satu orator dari mobil komando di lokasi.

Dia mengatakan, wacana sejak gubernur-gubernur lalu tersebut memang sudah diketahui banyak pihak. Namun demikian, mencuatnya kembali keputusan untuk membuat jalanan di DKI berbayar dirasa tidak tepat.

“Lawan, tolak ERP. Legislator, jangan berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di 2024,” lanjutnya.

Berdasarkan pantauan Republika, ratusan pengunjuk rasa itu datang dengan dengan membawa spanduk dan poster. Menanggapi unjuk rasa itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mendatangi mereka.

Ismail meminta adanya aspirasi yang bisa dikirimkan kepada pihaknya. Namun demikian, para pengunjuk rasa menolak kedatangan Ketua Komisi B itu, dan meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk mendatangi mereka.

“Kita ingin mengapresiasi kelompok masyarakat ini untuk kemudian kita hadirkan perwakilannya di rapat kerja komisi B dengan dinas terkait dalam pembahasan ERP,” kata Ismail.

Undangan terhadap pekerja transportasi itu, kata dia, agar bisa disampaikan langsung keluh kesah oleh pihak eksekutif. Selain, menyampaikannya langsung ke muka legislatif.

“Namun, tadi sama-sama kita saksikan dari perwakilan masyarakat tersebut menolak untuk dihadirkan bersama di rapat tersebut. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi paling tidak, secara tertulis kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi mereka,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika