REPUBLIKA.CO.ID, MANILA – Filipina menyuarakan keprihatinan atas laporan bahwa China mulai mengklaim kembali beberapa daratan kosong di Laut China Selatan. Wilayah perairan itu diketahui dipersengketakan Beijing dan sejumlah negara Asia Tenggara.

Pada Selasa (20/12/2022) lalu, Bloomberg, mengutip gambar satelit yang diperoleh dari pejabat Amerika Serikat (AS), melaporkan bahwa terdapat formasi daratan baru yang muncul di sekitar Kepulauan Spartly. Sebuah kapal China dengan eskavator hidrolik terlihat beroperasi selama bertahun-tahun di sana.

“Kami sangat prihatin karena kegiatan seperti itu bertentangan dengan usaha penahanan diri Declaration of Conduct di Laut China Selatan dan 2016 Arbitral Award,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Filipina merespons laporan tersebut.

China diketahui telah mengabaikan putusan Permanent Court of Arbitration yang menyebut klaim historisnya atas Laut China Selatan tak berdasar. Keprihatinan yang disampaikan Kemenlu Filipina muncul hanya sepekan setelah Manila mengajukan protes diplomatik kepada China. Hal itu terkait aksi pengadangan dan perebutan paksa puing roket yang dilakukan kapal penjaga pantai China terhadap perahu karet yang ditumpangi pasukan Filipina di sekitar Pulau Thitu di Laut China Selatan. Peristiwa itu terjadi pada 20 November lalu.

Kedutaan Besar China di Manila membantah laporan yang menyebut adanya penggunaan kekerasan dalam aksi pengadangan bulan lalu. Menurut mereka, pasukan Filipina pun menyerahkan puing-puing roket yang ditemukannya secara sukarela setelah melakukan negosiasi. Menurut Kemenlu China, puing yang ditemukan pasukan Filipina merupakan puing dari fairing muatan roket atau selubung yang melindungi kerucut pesawat ruang angkasa.

Pekan lalu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Filipina juga menyatakan keprihatinan besar atas laporan yang menyebut adanya kawanan kapal China di Iroquois Reef dan Sabina Shoal, yang diklaim Manila sebagai wilayahnya. "Petunjuk (Presiden Filipina Ferdinand Marcos) kepada Departemen sudah jelas; kami tidak akan menyerahkan satu inci pun wilayah Filipina," kata Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Filipina Jose Faustino.

Marcos memang telah menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan China menginjak-injak hak maritim Filipina. Sikap demikian berbeda dengan pendahulunya, yakni Rodrigo Duterte, yang enggan mengkritik Beijing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika