REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan pada Kamis (1/12/2022) mengatakan, Washington sedang mempersiapkan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut). Langkah ini diambil karena Pyongyang terus bergerak maju dengan mengembangkan rudal dan memberi sinyal kemungkinan uji coba nuklir.
“Kami memiliki serangkaian tindakan sanksi baru yang akan datang,” kata Sullivan dalam sebuah konferensi di Seoul.
Sullivan tidak memberikan rincian sanksi apa saja yang akan dijatuhkan kepada Korea Utara. Namun dia mengatakan, Washington berkomitmen menggunakan tekanan dan diplomasi untuk membujuk Korea Utara agar menyerahkan persenjataan nuklirnya.
Sullivan mengatakan, Amerika Serikat fokus pada negosiasi denuklirisasi Korea Utara. Washington berupaya mencapai tujuan itu dengan menggandeng negara mitra. Sullivan merujuk pada peningkatan kerja sama antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang dalam latihan militer bersama.
"Amerika Serikat juga bekerja pada kehadiran aset strategis regional yang lebih terlihat," kata Sullivan, mengacu pada senjata utama seperti kapal induk dan pembom jarak jauh.
Korea Utara mengatakan, mereka tidak mau melakukan denuklirisasi. Korea Utara menuduh Amerika Serikat dan sekutunya melakukan kebijakan "bermusuhan", termasuk menjatuhkan sanksi sehingga membuat Pyongyang tidak punya pilihan selain memperluas militernya.
Sullivan mengatakan Washington tidak memiliki niat buruk terhadap Korea Utara. Washington juga terbuka untuk melakukan pembicaraan tanpa prasyarat.
“Pyongyang menolak upaya yang tulus ini,” kata Sullivan.
Putaran terakhir sanksi AS pada Oktober menargetkan dua perusahaan yang terdaftar di Singapura dan sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Marshall. Menurut Washington, kedua perusahaan itu mendukung program senjata dan militer Pyongyang.
Sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade tidak menghentikan program rudal dan senjata nuklir Korea Utara yang semakin canggih. China serta Rusia telah memblokir upaya AS ini untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Korea Utara di Dewan Keamanan PBB. China dan Rusia dengan mengatakan, sanksi terhadap Korea Utara seharusnya dilonggarkan untuk menghindari kerugian kemanusiaan. Sullivan mengatakan, Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
