Kamis 01 Dec 2022 13:34 WIB

Warga Kampung Bayam Dirikan Tenda Depan Balai Kota

Warga Kampung Bayam tanya alasan tak kunjung bisa masuk KSB.

Seorang anak memberikan minum untuk orang tuanya diluar tenda yang didirikan di depan Gerbang Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (30/11/2022). Tenda tersebut didirikan sebagai bentuk protes warga untuk menuntut kejelasan kapan bisa menghuni Kampung Susun Bayam yang seharusnya diperuntukkan bagi 135 warga eks Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Republika/Putra M. Akbar.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Seorang anak memberikan minum untuk orang tuanya diluar tenda yang didirikan di depan Gerbang Kampung Susun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (30/11/2022). Tenda tersebut didirikan sebagai bentuk protes warga untuk menuntut kejelasan kapan bisa menghuni Kampung Susun Bayam yang seharusnya diperuntukkan bagi 135 warga eks Kampung Bayam yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Republika/Putra M. Akbar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 25 orang perwakilan warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, mendirikan tenda di depan Balai Kota. Mereka berunjuk rasa meminta kejelasan terkait hunian di Kampung Susun Bayam (KSB).

"Kami kan sudah diverifikasi, sudah mendapatkan nomor hunian, sudah ada Surat Keputusan (SK) tapi belum bisa menempati," kata Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda, Kamis (1/12/2022).

Baca Juga

Puluhan warga tersebut kompak mengenakan seragam berwarna biru dan duduk tanpa alas di trotoar. Mereka beratapkan tenda berwarna biru dan oranye.

Warga Kampung Bayam kemudian mengutarakan keinginannya untuk segera menghuni rumah susun yang diresmikan pada 12 Oktober 2022. "KSB huniannya masih kosong, sudah bisa dihuni dan kami sudah terverifikasi. Daftar nama dan daftar hunian sudah ada, gedung sudah bisa dimasuki, kenapa kami tidak bisa masuk?" imbuhnya.

Pihaknya juga meminta agar ada pemberdayaan kepada koperasi yang dikelola warga Kampung Bayam. "Terus kami punya koperasi juga harus diberdayakan. Kami kan ada Koperasi Persaudaraan warga Kampung Bayam, sudah berbadan hukum dan legalitasnya jelas," ucapnya.

Asep menuturkan aksi mendirikan tenda di depan Balai Kota Jakarta akan terus dilakukan hingga ada kejelasan terkait hunian KSB.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan pihaknya sedang membahas rencana pengalihan pengelolaan rumah susun tersebut bersama BUMD DKI, Jakarta Propertindo (Jakpro), Badan Pembina BUMD DKI, dan para asisten Gubernur DKI. Pemprov DKI, kata dia, juga mempertimbangkan untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan untuk menentukan besaran sewa Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara.

Adapun sesuai Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2018 itu, ada dua kategori yakni terprogram dan umum dengan besaran tarif sewa berbeda. Berdasarkan data Pergub Nomor 55 tahun 2018, tarif untuk rumah susun sewa dengan bangunan blok maksimal lima lantai, untuk kategori terprogram tarifnya paling tinggi mencapai Rp 372 ribu per bulan untuk tipe 30.

Sedangkan untuk tipe 36 tarif sewa paling tinggi mencapai Rp 394 ribu per bulan untuk kategori terprogram. Warga calon penghuni KSB berjumlah 123 Kepala Keluarga (KK) merupakan warga eks Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS.

Hunian itu memiliki tiga tower dengan empat lantai yang terdiri dari 138 unit hunian yang hingga saat ini masih belum bisa ditempati warga yang berhak.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement