REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya sudah meresmikan Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan pada awal 2021. Dengan didukung Daerah Irigasi (DI) Tapin, kini bendungan tersebut sudah memberikan dampak positif bagi pertanian di wilayah tersebut.
“Sebelum ada bendungan per hektare kurang lebih tiga sampai empat ton hektare. Setelah ada irigasi di kita sendiri bisa 8 ton per hektare hasil taninta,” kata Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sumber Harapan Desa Bungur Baru Kabupaten Tapin, Nafiah.
Agar lebih maksimal manfaatnya kepada petani, Nafiah mengharapkan juga dibuatkan jaringan tersier atau saluran kecil air menuju sawah. Dengan begitu, menurut Nafiah pembagian air bagi petani lebih mudah.
Plt Kepala Dinas Kabupaten Tapin Aji Budiono mengakui produktivitas pertaian yang belum optimal memang karena belum belum terdistribusinya air ke irigasi tersier. Aji mengatakan kewenangan untuk membangun tersier merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian, namun keterbatasan dana membuat pembangunan tersier dikerjakan secara bertahap.
“Pemanfaatan Bendungan Tapin ini memang perlu terus dimonitor supaya sasaran berupa peningkatan produktivitas di sektor pertanian betul-betul terwujud,” ujar Aji.
Sementara itu, saat ini pemerintah tengah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Revisi PP tersebut sekaligus mengakomodasi RPP tentang Irigasi yang merupakan aturan turunan UU nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan Fikri Abdurrachman mengatakan revisi PP Irigasi rencananya dapat memberikan tanggung jawab baru kepada Kementerian PUPR. Perubahan tersebut berkaitan dengan pembangunan jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan petani.
“Ke depan ada perubahan kemungkinan PP Irigasi nanti tersier juga masuk kepada kami kemungkinan," ucap Fikri.
Untuk mempersiapkan hal tersebut, Fikri memastikan saat ini desain pembangunan tersier di DI Tapin sudah dibuat. Nantinya jika revisi PP selesai pada 2023 maka anggaran untuk pembangunan tersier baru tersedia pada 2024.
“Sekarang sudah mulai mendesain, tahun depan kita akan desainkan tersier untuk Daerah Irigasi Tapin. Mungkin tahun depannya lagi baru ada dana fisiknya,” jelas Fikri.
Selain berdampak kepada sektor pertanian, Bendungan Tapin juga memiliki potensi pariwisata. Kasatker Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (JPA) Kalimantan III M Harliansyah mengatakan potensi pariwisata ada di Bendungan Tapin.
“Pariwisata mungkin di waduk termasuk di Bendungan Tapi. Bisa disiapkan landscape menambah pariwisata daerah,” tutur Harliansyah.
Harliansyah mengungkapkan memunculkan pariwisata di kawasan bendungan juga merupakan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia mengatakan dalam membangun infrastruktur diharapkan ada nilai estetika.
“Ini dalam rangka menjadi tempat berkumpul petani milenial dan bisa meningkatkan pariwisatanya sendiri,” tutur Harliansyah.
Sementara itu, Kasatker Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan III Selo Bhuwono Kahar mengatakan rencananya untuk selanjutnya akan ada pengembangan kawasan di Bendungan Tapin. Pengembangan tersebut bisa menjadi kawasan pariwisata atau tempat berkumpul baru bagi masyarakat setempat.
“Nanti difokuskan untuk menciptakan titik kumpul masyarakat baru. Ada kawasan potensi pariwisata dan taman budaya. Ke depan bisa jadi prasarana baru bagi masyarakat,” ucap Selo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
