REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan B20 Finance & Infrastructure (F&I) Task Force (TF) untuk G20, salah satu isu prioritas yang dibahas oleh TF adalah perlunya pengembangan proyek infrastruktur yang siap diinvestasikan (investment-ready) untuk mengisi kesenjangan infrastruktur. Selain rekomendasi yang dikembangkan dalam kebijakan untuk mengatasi masalah ini, F&I TF juga telah menyelenggarakan sejumlah acara untuk lebih menyoroti metodologi praktik terbaik untuk pengembangan pipeline proyek yang investment-ready bagi sektor swasta, dan kebijakan sektor publik apa yang diperlukan untuk memperbaiki hal ini.
Chair B20 Finance & Infrastructure Task Force, dan CEO Indonesia Investment Authority, Ridha Wirakusumah, menyampaikan dalam kata sambutannya mereka telah mengembangkan empat rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang diidentifikasi oleh TF, yaitu meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai untuk infrastruktur, mendorong kolaborasi antarnegara untuk mempercepat transisi yang adil menuju net-zero, mempercepat pengembangan dan adopsi infrastruktur digital dan cerdas, dan terakhir meningkatkan regulasi jasa keuangan global untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas.
“Kami ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi, kemitraan dan investasi bersama untuk pembangunan infrastruktur, dengan penekanan pada persiapan proyek untuk memastikan kelayakan komersial dan kesiapan investasi. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas adalah upaya jangka panjang yang pada akhirnya bergantung pada imbal hasil yang didorong secara komersial dan pelaksanaan proyek,” kata Ridha.
Acara bertajuk “Developing Better Infrastructure Business Cases” yang diadakan hari ini merupakan salah satu rangkaian acara dari B20 F&I TF. Diselenggarakan oleh PwC Indonesia sebagai knowledge partner untuk F&I TF, acara ini dihadiri oleh perwakilan senior dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sektor swasta, yang banyak di antaranya adalah anggota B20 F&I TF yang mewakili komunitas bisnis.
Dalam acara ini akan dibahas metodologi praktik terbaik untuk mengembangkan business case proyek infrastruktur yang sejalan dengan prinsip-prinsip G20, yaitu “Five Case Model” (5CM). Acara akan dilanjutkan dengan pelatihan khusus selama satu minggu pada 5-8 September 2022.
Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Pemerintah Inggris, dan telah digunakan oleh berbagai pemerintahan selama sepuluh tahun terakhir. Sebagai bagian dari “Global Infrastructure Programme” Pemerintah Inggris, PwC Indonesia mengadaptasi metodologi tersebut untuk diterapkan dalam proyek infrastruktur di Indonesia. PwC Indonesia telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 300 peserta dari berbagai lembaga di Indonesia, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berbagai BUMN, dan lainnya.
James Ballingall, Head of International pada Infrastructure and Projects Authority, HM Treasury UK berkata, Infrastructure and Projects Authority Inggris Raya bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia untuk mengadaptasi dan menerapkan metodologi 5CM, menyediakan program pelatihan untuk praktisi sektor publik dan swasta, dan membantu mendanai proyek-proyek percontohan, termasuk business case untuk program transportasi massal perkotaan di Indonesia untuk wilayah Bandung Raya. Metodologi 5CM membantu pemerintah untuk menyiapkan proyek agar sukses dan untuk menarik investasi internasional, sehingga layanan publik dapat diberikan secara berkelanjutan dan kesenjangan investasi infrastruktur global dapat dikurangi.
Julian Smith, B20 Finance & Infrastructure Task Force Knowledge Partner Team Leader dan Infrastructure Leader di PwC Indonesia, menyampaikan setiap proyek infrastruktur di Indonesia dapat diuntungkan dari business case yang jelas untuk mendeskripsikan mengapa proyek tersebut diperlukan dan bagaimana menindaklanjutinya. Dengan mengikuti kursus pelatihan “Developing Better Infrastructure Business Cases” selama empat hari yang akan diadakan bulan depan, peserta akan dapat menerapkan metodologi praktik terbaik G20 untuk penyusunan business case proyek infrastruktur menggunakan 5CM dan mengembangkan business case infrastruktur yang lebih efektif.
Sebagai penutup, Radju Munusamy, B20 Finance & Infrastructure Task Force Policy Manager dan Partner di PwC Indonesia, menambahkan sebagai B20 F&I TF, mereka telah mengidentifikasi perlunya menjadikan rasio risiko terhadap imbal hasil proyek infrastruktur yang menarik bagi sektor swasta sebagai isu prioritas dalam rekomendasi kebijakan untuk G20. "Melalui acara hari ini dan kursus pelatihan bulan depan, kami mendukung pengembangan proyek infrastruktur yang berkualitas sejak tahap awal perencanaan dan persiapan. Hal ini sejalan dengan tujuan PwC untuk terus membangun kepercayaan di masyarakat, memecahkan permasalahan penting, dan memberikan hasil yang berkelanjutan,” katanya dalam siaran pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
