REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penggratisan vaksin Covid-19 juga harus diikuti dengan ketersediaan, kepastian dan keamanan bagi orang yang divaksin. Bagi masyarakat yang mampu disarankan vaksin tidak digratiskan.
Anggota Fraksi PKB DPR RI, Marwan Jafar mengatakan rencana pemerintah menggratiskan vaksin covid-19 bagi peserta BPJS Kesehatan, sebagaimana disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, sejalan dengan aspirasinya. "Itu sudah kita sampaikan sekitar sebulan lalu di berbagai media, vaksin covid-19 perlu digratiskan terutama untuk masyarakat yang kurang mampu,” kata Marwan dalam siaran persnya, Jumat (28/8).
Mantan Menteri Desa PDTT ini mengharapkan penggunaan vaksin benar-benar dapat memberikan manfaat memperkuat kekebalan tubuh. Untuk itu, selain digratiskan, hal yang perlu dipertimbangkan adalah faktor ketersediaan, kepastian dan keamanan.
"Uji coba vaksin secara klinis perlu dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Kita percaya prosedur ilmiah yang ditempuh mesti ditaati dengan baik dan benar. Sehingga aman dan tidak menimbulkan efek samping tertentu,” ungkapnya.
Untuk masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi, kata Marwan, dapat dikenakan biaya vaksinasi secara terjangkau. Hal ini dinilai penting, selain untuk meringankan beban pembiayaan negara, juga untuk subsidi silang. Masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat berkontibusi untuk kepentingan kemanusiaan.
Marwan juga berharap secara teknis, vaksinasi massal nantinya dilakukan dengan skema "jemput bola”. Seluruh tenaga medis yang telah disiapkan pemerintah diterjunkan langsung di seluruh titik komunitas strategis masyarakat. Baik puskesmas, posyandu, rumah sakit, balai Desa, balai RW, sekolah, pondok pesantren, perkantoran, pabrik dan tempat strategis lainnya.
"Penting diantisipasi agar dapat mengurangi kerumunan dan penumpukan antrean massa, sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan serentak dan efektif,” kata Marwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
